Network
Tetapi memang jika kita mengunjungi salah satu gerai PS Store di bilangan Condet, Jakarta Timur tampak terasa ganjil lantaran tak pernah sepi pembeli. Pasalnya, harga ponsel yang dibandrol sekitar 30 persen lebih murah daripada harga pasaran.
Kongkalikong DJP
Praktik PS tentu merugikan negara karena kehilangan potensi pendapatan pajak yang jika diperkirakan angkanya mencapai Rp 2,8 triliun per tahun.
Apabila peristiwa penyelundupan barang ilegal semacam itu dibiarkan terus menerus, sama saja artinya membajak penerimaan negara.
Baca Juga: UNESCO Tegur Keras Pemerintah Indonesia, Mardani Ali Sera: Ini Harus Ditanggapi Serius!
Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap kasus PS pun patut dipertanyakan. Terindikasi kuat masih ada kongkalikong di Kantor Pajak yang membuat PS bisa tenang lolos seperti di Bea Cukai.
Dilihat dari potensi pajak yang bisa dipungut dari penghasilan dan transaksi yang dilakukan PS Grup, bukan tidak mungkin DJP mendapatkan pemasukan ke Kas Negara sebesar Rp 50 miliar.
Hampir semua stakeholder yang terkait permasalahan ini ada di bawah Menkeu Sri Mulyani.
Maka sudah saatnya aparat yang berwenang melakukan investigasi lebih jauh dan menindak oknum Bea dan Cukai, DJP, serta pengadilan yang terindikasi ikut terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum demi menyelamatkan uang negara.
Pengirim:
Rahmat Hidayat
Pemerhati Hukum
Disclaimer: Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim.
