Network
PRO dan kontra itu biasa di alam demokrasi tetapi bagaimana pro dan kontra atau perbedaan pendapat itu menghasilkan solusi terbaik buat semua terutama buat rakyat kecil, mayoritas pedagang pasar tradisional atau istilah sekarang Pasar Rakyat adalah kelas menengah ke bawah.
Tak terkecuali pedagang pasar Banjaran Bandung yang sekarang ini menghadapi persoalan dilematis seperti pepatah buah simalakama. Kalau tidak dibangun semrawut, kumuh dan rawan kebakaran, kalau dibangun/revitalisasi ongkos biaya tinggi dan tidak ada jaminan keramaian, atau peningkatan pendapatan.
Diititik inilah seharusnya para pedagang pasar Banjaran bersatu untuk saling empati, tenggang rasa dan tidak mudah diadu domba karena semuanya baik yang pro maupun yang kontra sama-sama korban dari kebijakan Bupati Bandung yang tidak transparan dan partisipasif.
Para pedagang pasar Banjaran sudah beberapa kali mengadukan dan menyampaikan aspirasi ke beberapa pejabat terkait untuk menolak rencana revitalisasi Tahun 2023 sampai membuat surat terbuka untuk Gubernur Jawa Barat dan Presiden Jokowi di media sosial. Seharusnya Bupati Bandung mendengar dan merespon dengan bijak aspirasi dari rakyatnya dengan sosialisasi partisipasif yang paripurna sampai para pedagang memahami betul rencana revitalisasi termasuk bagaimana cara Bupati Bandung membantu dengan memberi solusi terbaik buat semua pedagang.
Baca Juga: Black Clover Season 5 Bakal Hadir, Potensi Tanggal Rilis dan Ada 29 Episode Tersisa
Salah satu program Presiden Jokowi adalah melakukan revitalisasi pasar tradisional/rakyat, sudah ribuan pasar di Indonesia dibantu dengan APBN, ada juga bantuan dari Gubernur melalui APBD Provinsi begitupun Bupati atau Walikota, Mengapa Bupati Bandung tidak mampu melakukan itu? Malah diserahkan semuanya ke pihak ketiga/swasta.
Konsekuensi revitalisasi pasar Banjaran diserahkan ke swasta akan menimbulkan ongkos biaya tinggi, dan beban berat buat para pedagang, informasi harga per meter persegi Rp 20 juta, kalau semisal pedagang beli ukuran 2X2=4 m2 harus mengeluarkan uang Rp 80 juta. Itu kalau tunai. Seandainya kredit akan lebih mahal lagi dan beban tidak hanya itu.
Relokasi ke tempat penampungan berjualan sementara (TPBS) dan kembali ke bangunan/kios baru perlu ongkos tambahan, belum lagi mencari pelanggan yang tidak mudah, Jikalau betul Bupati Bandung sayang ke pedagang pasar, seharusnya bantu carikan anggaran dari APBN, APBD provinsi atau APBD Kabupaten Bandung atau win win solution, bukan 100% oleh swasta.
Potensi masalah juga akan muncul pasca revitalisasi terkait dokumen "kepemilikan" kios pedagang, apakah Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan, Izin Penggunaan Bangunan atau apa? posisi pedagang pasar sangat lemah di sinilah keberpihakan seorang Bupati Bandung ke pedagang kecil yang notabene rakyatnya sendiri.
