Network
GALAMEDIA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk "sahabatnya" saat di Solo Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menjabat Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang memasuki masa pensiun.
Jokowi pun telah melayangkan Surat Presiden (Supres) perihal tersebut ke DPR RI, Rabu 13 Januari 2021.
Terkait hal itu Komisi III DPR RI meminta penjelasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi keuangan calon Kapolri tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan berdasarkan penjelasan PPATK, transaksi keuangan Komjen Listyo Sigit Prabowo masih tahap wajar.
Baca Juga: Komnas HAM Temui Presiden Jokowi, Natalius Pigai: Laporkan ke Dewan HAM PBB, Pasti Akan Diperiksa!
"Sejauh ini masih dalam tahapan wajar dengan laporan di LHKPN. Nanti Ketua PPATK yang menyampaikan langsung terkait apa yang didapatkan dari hasil audit dan analisis keuangan," kata Sahroni usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan PPATK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 14 Januari 2021.
Sahroni menjelaskanm dalam RDP yang berlangsung tertutup itu dibahas terkait transaksi keuangan Listyo Sigit dan keluarganya, apakah ada transaksi yang mencurigakan di dalam maupun di luar negeri.
Menurut dia, semua anggota Komisi III DPR secara umum menanyakan kepada PPATK terkait penghasilan yang diperoleh Listyo sebagai anggota Polri dan juga akumulasi pengeluaran yang bersangkutan serta keluarganya.
Baca Juga: Ada Ramalan Jokowi Digantikan Tahun 2021, Deddy Corbuzier: Itu Enggak Boleh!
"Semua fraksi pada prinsipnya nanya bagaimana seorang calon dalam posisi menjadi seorang pejabat Polri (pendapatan) per bulannya berapa dan akumulasi pengeluarannya berapa, baik dari calon, istri, dan anak-anaknya," ujarnya.
Sahroni mengatakan hasil RDP Komisi III DPR dengan PPATK tersebut akan menjadi bahan Komisi III DPR dalam menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan.***
