Network
GALAMEDIANEWS – Sifat serakah yang telah merambah dari dulu, karena jika melihat keserakahan manusia dilihat dari sisi ekonomi. Antara orang yang paling kaya di Indonesia dan orang yang paling miskin, ini membuka celah untuk orang-orang di posisi tertentu. Mereka berpikir bagaimana caranya agar, dapat uang lebih banyak.
Hal tersebut tidak dapat dibuktikan, namun alasan kali ini akan lebih rasional yang menjawab mengapa di Indonesia masih korupsi. Sistem yang ada memperbolehkan itu, jika kita berbicara dunia bukan hanya orangnya yang mau korupsi, tapi di sistem celahnya banyak sekali. Hal-hal yang memungkinkan orang habis terima anggaran, memungkinkan untuk mengambil sebagiannya dengan caranya.
Baca Juga: Semangat Berbenah Demi Indeks Persepsi Korupsi yang Baik !
Berbicara administrasi pemerintahan mulai dari transparansi, politik berbiaya tinggi, dana imbal pada rekrutmen PNS. Bandingkan mengapa di Singapura nilai korupsinya dapat sangat rendah, apa yang mereka lakukan yang berbeda dibanding di Indonesia. Lemahnya penegakkan hukum menjadi perbedaan, dimana nilai indeks korupsi yang besar akan didapat.
Singapura adalah negara yang sangat amat ketat dengan hukumnya, di Indonesia hukumnya ada tapi jika kita mempunyai pengacara yang hebat, hukumnya bisa di cari kelemahannya bahkan jadi tidak berlaku. Sering kejadian kasus korupsi dan pelanggaran kriminal, jatuhnya mendapat hukum yang lebih ringan.
Teori Merton menjelaskan bahwa kondisi sosial di suatu tempat, seperti dorongan perilaku itu membatasi kesempatan untuk mencapai kesuksesan ekonomi. Total kerugian negara bisa mencapai 40,3 triliun di tahun 2022, dan ini jika data dari KPK dari presidensial sekarang total korupsi hampir 130 triliun. Jika uang tersebut digunakan untuk pemberdayaan, edukasi, infrastruktur dan hal yang penting untuk kemajuan.
Baca Juga: Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Korupsi PT BPR Intan Jabar
Sebenarnya bisa hari ini kita lebih maju dibanding kita yang dahulu, jika kita melihat data peringkat 10 teratas yang ada di pemerintahan sekarang. Kebanyakan terjadi di pemerintahan Kota/Kabupaten, pegawai pemerintah daerah berada di posisi pertama sebanyak 26% terlibat kasus korupsi. Dari semua kasus kerugian negara paling besar di 88%, dari semua kasus korupsi yang ada.
Dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebenarnya hal yang bagus namun beberapa politikus bahkan kurang suka dengan adanya KPK. Analoginya KPK mempunyai banyak musuh namun tidak banyak mempunyai teman, ini hal yang sebenarnya belum tersolusikan.
