GALAMEDIA - Tak ada tanda-tanda sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba-tiba muncul ke publik dan menyatakan partainya tengah diganggu.
AHY bahkan menyebut ada gerakan pengambilalihan secara paksa terhadap kepemimpinan Partai Demokrat.
"Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya," ujar dia.
Baca Juga: Covid RI Senin 1 Februari 2021 Bertambah 10.994, Jakarta Penyumbang Terbanyak dengan 3.614 Kasus
"Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," lanjut AHY di Jakarta, Senin, 1 Februari 2021.
AHY menjelaskan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu.
Ia mengetahuinya dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang.
"Sepuluh hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," tuturnya dikutip dari Antara.
Gabungan dari pelaku gerakan itu, ungkap AHY, terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, dan 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif.
Kemudian ada 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.
"Dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu. Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," ungkapnya.
AHY menyebutkan para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti "dengan paksa" Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," ujar AHY.
Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB).
Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, menurutnya untuk "memenuhi syarat" dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.
Baca Juga: Waduh, Angka Pengangguran di Kota Cimahi Selama 2020 Meningkat 13,30 Persen
Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya.
"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," tutur AHY.
Partai Demokrat berharap semua itu tidak benar. Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian.
Sebenarnya, AHY menyatakan pihaknya sudah mencium gejala ini, sejak satu bulan yang lalu. Pada awalnya, pihaknya menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka.
Baca Juga: Diam-diam, Abu Janda Penuhi Panggilan Penyidik Bareskrim Polri
"Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam," ucap dia.
Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambil-alihan secara "paksa" kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, Partai Demokrat katanya tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatannya.
"Kami yakin, tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional, oleh pihak manapun," ujarnya.
Baca Juga: Luncurkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Presiden Jokowi : Harus Lebih Gesit Menaagkap Peluang
Namun dalam upaya mempertahankan kedaulatannya, AHY memastikan akan menempuh jalur dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika.
"Tentu kami akan bersikap tegas. Namun, insya Allah, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan pandemik Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini," tandasnya.***