GALAMEDIA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap adanya gerakan pengambilalihan kekuasaan di partai itu secara paksa oleh lima orang.
AHY menduga salah satu otak yang mendalangi gerakan tersebut adalah oknum petinggi pemerintah yang dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menariknya, politisi Partai Demokrat Rachlan Nashidik menuding Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai salah satu otak dari gerakan tersebut.
Baca Juga: KNKT Bongkar Fakta Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 181 Berdasarkan Kotak Hitam, Simak Penjelasannya
Baca Juga: AHY Bakal Dikudeta? AY: Kader di Daerah Kecewa Kongres Hasilkan Demokrasi Semu, Cacat Hukum
"Pertemuan itu bukan di kediaman, tapi di hotel Aston Rasuna lantai 28, Rabu tanggal 27 Januari 2021 jam 21.00. Anda datang ke situ, bukan mereka mendatangi anda. Anda bertemu Marzukie Alie, Jhoni Allen, Nazarudin, dan Darmizal," ujar Rachlan lewat akun Twitternya, @RachlanNasidik.
Menanggapi hal tersebut, sejumlah pendiri dan senior Partai Demokrat berpikir bahwa sebenarnya persoalan tersebut bersumber dari internal Partai Demokrat.
Mereka mengganggap isu ini merupakan masalah internal yang dibawa keluar.
Baca Juga: 4 Februari Hari Kanker Sedunia: Ketahui Penyakit Kanker yang Paling Berbahaya
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan, partainya tidak pernah menyebutkan identitas pelaku gerakan secara jelas.
Herman menilai isu bukan dampak dari konflik internal Partai Demokrat, melainkan hanya dinamika politik pada umumnya.
"Saya ini kader lama sudah tentu saya terbiasa dengan riak-riak seperti ini," ujar Herman.
"Sebagai partai politik pasti ada dinamika-dinamika seperti itu, yang sudah barangtentu kami bisa selesaikan baik-baik," ujarnya menambahkan.
Baca Juga: Dokter di Myanmar Mogok Kerja, Protes Terhadap Kudeta Milliter
Herman juga menilai bahwa isu ini berawal dari adanya campur tangan 'orang luar'.
Herman mengimbau agar isu ini jangan dilempar-lempar dengan para senior atau dengan yang lainnya.
Herman meyakini apa yang dilakukan oleh partainya sebagai bentuk upaya mempertahankan keutuhan partai.***