GALAMEDIA – Pelaksanaan rapat paripurna penutupan Sidang II Tahun Sidang 2020-2021 digelar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 10 Februari 2021 lalu.
Namun pada sidang ini, DPR belum memutuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Undang-Undang (UU) Prioritas Nasional 2021 karena masih terhalang dengan UU Pemilihan Umum (Pemilu).
Menanggapi hal tersebut, semua partai politik (parpol) yang mendukung pemerintah di DPR resmi bersepakat untuk melanjutkan diskusi terkait revisi UU Pemilu.
Dari kesepakatan tersebut, Pimpinan DPR resmi menambahkan UU Pemilu ke dalam daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas 2021.
Salah satu hal penting dalam revisi UU Pemilu adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dinormalisasi pada 2022 dan 2023.
Namun belakangan ini, sikap mereka berubah dan mereka pun resmi dengan suara bulat untuk menolak diskusi terkait revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.
Namun, masih terdapat dua parpol yang ingin UU tersebut direvisi, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Baca Juga: Pajak Mobil Baru 0 Persen, Toyota New Agya di Bawah Rp100 Juta, Avanza Hanya Rp130 Jutaan
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Mohamad Muraz menilai jika parpol-parpol tersebut tidak konsisten dengan komitmen mereka untuk merevisi UU Pemilu.
Kemudian Muraz memberi saran agar UU ini sebaiknya ditinjau kembali.
Selain itu, dia juga meminta agar Pilkada dilaksanakan secara terpisah dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).
"Yang ngetuk palu Prolegnas siapa? Kok sekarang mereka pada menolak? Ada apa? RUU Pemilu ini sebaiknya ditinjau kembali. Pilkada sebaiknya tetap terpisah dengan Pilpres dan Pileg," ujar Muraz yang dikutip Galamedia dari Akun Twitter Partai Demokrat, @Pdemokrat, 12 Februari 2021. ***
Sumber: https://twitter.com/PDemokrat/status/1360019486988922881