GALAMEDIA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan sejak Senin, 1 Maret 2021.
Penggeledahan tersebut dilakukan di beberapa tempat yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan rumah pribadi Nurdin Abdullah.
Dari hasil itu, penyidik KPK telah membawa tiga buah koper dari ruang kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa di kantor Gubernur Sulsel, 3 Maret 2021.
Baca Juga: Mantan Bintang Persib Diserang Warganet Gara-gara Dukung Gerakan LGBT, Postingannya Langsung Dihapus
Dilansir Antara, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di ruangan tersebut sejak pukul 10.00 hingga 16.00 WITA.
Selain tiga koper, KPK pun telah mengamankan dua dus berisi dokumen penting yang akan dipakai bahan penyidikan.
Ini merupakan hari ketiga setelah sebelumnya KPK telah menggeledah kantor Dinas PUTR Sulawesi Selatan dan rumah pribadi Nurdin Abdullah pada 1 dan 2 Maret 2021.
Tim penyidik KPK turut serta melakukan penggeledahan rumah dinas jabatan Gubernur Sulsel dan rumah dinas jabatan Sekretaris Dinas PUTR pada 1 Maret 2021.
Kegiatan penggeledahan ini untuk mencari barang bukti dalam mendukung upaya penyidik KPK melakukan penyelesaian kasus yang menjerat Nurdin Abdullah.
Baca Juga: Tanggapi Ucapan Ayah Nissa Sabyan, Ririe Fairus: Ada Allah Maha Melihat dan Mendengar
Sebagaimana diketahui, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap.
Dirinya tersandung dalam kasus pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di Pemprov Sulsel untuk Tahun Anggaran 2020-2021.
Nurdin telah menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 5,4 miliar yang diterimanya dalam beberapa tahap.
Akhir 2020, Nurdin diduga menerima suap dari kontraktor lain sebesar Rp 200 juta.
Di awal Februari, dirinya menerima uang sebesar Rp 2,2 miliar melalui Samsul Bahari selaku ajudan pribadinya.
Baca Juga: Soal Haji 2021, Pemerintah Arab Saudi Keluarkan Syarat Baru Bagi Jemaah
Kemudian, pada pertengahan Februari 2021, Nurdin kembali menerima uang sekira Rp1 miliar.
Dan terkahir, pada 26 Februari 2021, Nurdin menerima Rp 2 miliar dari Agung Sucipto selaku kontraktor melalui Edy Rahmat selaku Sekretariat PUTR.
Saat ini Nurdin, Edy, Agung sama-sama dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ***