Pemerintah Harus Uji Kualitas Vaksin Hadapi Mutasi Covid-19 B117

GALAMEDIA - Penyebaran virus corona atau Covid-19 di Tanah Air memasuki babak baru.

Di tengah upaya memutus mata rantai penularan lewat vaksinasi, mutasi Covid-19 B117 yang disebut lebih ganas kini sudah masuk ke Indonesia.

Virus yang bermutasi itu dibawa melalui penularan terhadap WNI yang pulang ke Tanah Air beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menilai, masuknya B117 ke Tanah Air harus menjadi peringatan keras bagi Satgas Covid-19.

Baca Juga: Yos Nggarang: Musuh Petani yang Paling Berbahaya Adalah Pejabat Menteri yang Mencari Rente Dari Jatah Impor B

Ia mendorong agar ketegasan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan daya ampuh vaksinasi perlu ditingkatkan.

"Memang ini mengkhawatirkan dan mengherenkan karena sebetulnya kita sudah menerapkan protokol masuknya warga dengan sangat ketat. Tetapi sudah bocor. Kita harus perketat pengawasan perbatasan," tutur Farhan dalam keterangan persnya, Selasa, 16 Maret 2021.

Farhan menerangkan, beragam vaksin yang datang ke Indonesia harus diuji daya tahannya menangani mutasi B117. Jangan sampai vaksin yang diterima warga tidak menjadi antibodi terhadap varian mutasi Covid-19.

Seperti diketahui, vaksin yang dibeli Indonesia di antaranya vaksin Sinovac dengan rincian 3 juta dosis dalam bentuk jadi, 122 juta dosis dalam bentuk bulk, 100 juta dosis untuk opsional.

Baca Juga: Daya Beli Masyarakat Menengah Bawah Dianggap Lesu, Rizal Ramli: Contoh Kebijakan Biden dan Yellen

Kemudian vaksin Novavax dengan rincian 50 juta dosis vaksin dan 80 juta dosis untuk opsional. Lalu vaksin Covax/Gavi dengan 54 juta dosis vaksin dan 54 juta dosis untuk opsional.

Kemudian vaksin AstraZeneca dengan 50 juta dosis vaksin dalam finalisasi dan 50 juta dosis vaksin untuk opsional.
Terbaru, ada vaksin Pfizer/BioNtech dengan 50 juta dosis vaksin dalam finalisasi dan 50 juta dosis untuk opsional.

"Efektifitasnya harus diuji betul, karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat. Kalau kepercayaan masyarakat runtuh, maka program vaksinasi Nasional bisa gagal total," lanjut Farhan.

Mantan presenter ini menambahkan, kinerja vaksinasi di 2021 perlu dipertegas agar disalurkan secara adil merata dan transparan dalam ketersediaan vaksin bagi wilayah-wilayah terutama pedesaan.

Baca Juga: Sinopsis dan Live Streaming Buku Harian Seorang Istri 16 Maret 2021, Nana Meninggalkan Dewa

"Evaluasinya, masih belum cukup distribusi yang merata. Kita perlu kejar dengan meningkatkan kecepatan pemerataan vaksinasi," paparnya.

Farhan menegaskan, program vaksinasi patut diawasi dan didorong dalam realisasinya karena didukung moral dan anggaran sangat besar, yakni mencapai Rp 74 triliun.

Di sisi lain, usaha diplomasi untuk mendatangkan vaksin dari berbagai negara juga perlu kerja keras. Hal ini menunjukan bahwa Inodnesia sebagai bangsa punya prioritas utama program vaksinasi Nasional ini.

"Maka ekspektasi kita sangat tinggi. Namun eksplorasi atau harapan ini, belum bertemu dengan kenyataan. Kenyataannya masih banyak kekhawatiran masyarakat soal kepastian vaksinasi, dan ini menimbulkan keresahan," tuturnya.

"Jadi saatnya pemerintah mulai melibatkan semua elemen bangsa untuk mensukseskan vaksinasi Nasional ini," sambung Farhan.

Baca Juga: Ustadz Syam Ceritakan Pertemuannya dengan Sang Istri, Bermula dari TikTok hingga Lamaran Usai 14 Hari Mengenal

Lebih lanjut Farhan berharap, alokasi anggaran yang didapatkan untuk pengadaan vaksin jangan sampai tidak terdistribusikan maksimal ke tangan masyarakat. Bahkan, perlu diantisipasi batas kedaluarsa vaksin yang siap disuntikan namun belum didistribusikan.

"Secara teknis pemerintah harus segera melakukan distribusi dan menggelar vaksinasi massal. Hal ini membutuhkan pengelolaan dan pengorganiaasian yang baik," ujarnya.

"Mobilisasi sumber daya dan anggaran harus fokus pada program vaksinasi, karena kita perlu selesaikan dalam satu tahun 2021," tandas Farhan.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, masalah laju penyuntikan vaksin Covid-19 bukan karena tempat pelaksanaan vaksinasi melainkan ketersediaan vaksin.

Baca Juga: Miss Viral Indonesian Idol, Jemimah Tereliminasi Indonesian Idol, Komentar Netizen Bikin Sedih

Hal tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 15 Maret 2021.

"Banyak pertanyaan soal laju penyuntikan, laju penyuntikan ini masalahnya bukan di tempat penyuntikan, tapi di ketersediaan vaksinnya," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, hingga 14 Maret 2021, sebanyak 5,4 juta orang sudah disuntik vaksin Covid-19.

"Kita sudah menyuntik sekitar 5,4 juta orang dan 4,4 juta orang dari target tahap kedua ini 38 juta atau sekitar 10 persen lebih," pungkasnya.***