GALAMEDIA – Di tengah kisruhnya dunia politik Indonesia akhir-akhir ini, Puan Maharani turut angkat suara. Ketua DPR RI Fraksi PDIP ini mengingatkan kepada seluruh anggota DPR untuk menerapkan etika politik.
Dirinya ingin agar etika politik dilaksanakan dalam segala perbuatan dan pemikiran demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPR RI.
Hal itu dia sampaikan dalam seminar berjudul Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan: Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik melalui Peran Partai Politik.
Baca Juga: Elektabilitas PDIP Jeblok, Demokrat Naik Dekati Golkar, AHY Ikut Naik, Hasil Survei CPCS
“Penerapan etika politik oleh setiap anggota dewan akan turut mempengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masyarakat kepada DPR,” kata Puan di Jakarta, kutip Antara, 22 Maret 2021.
Putri Megawati Soekarnoputri tersebut menyampaikan jika tingkat kepercayaan masyarakat naik, maka mempengaruhi wibawa DPR RI. Ia menyadari kepercayaan masyakarat terhadap DPR RI tidak akan naik secara otomatis, melainkan mesti ada usaha.
Baca Juga: 5 Universitas Termahal di Indonesia, Ada Kampusnya para Artis! Simak Ulasannya
Maka dirinya mendorong kepada seluruh anggota DPR RI untuk selalu mematuhi kode etik yakni mengatur berbagai norma saat bertugas. Menurut Puan, keberadaan kode etik DPR RI difungsikan untuk mendisiplinkan perilaku dan kinerja para anggota DPR RI.
Selain itu, partai politik memiliki tugas yang tak kalah penting untuk memastikan kadernya memahami etika politik, kata Puan. “Pemikiran dan perilaku dari anggota dewan menjadi cerminan dari kaderisasi partai politik yang berjalan di Indonesia,” tuturnya.
Baca Juga: Geram dengan Sindiran Gus Nadir ke Jokowi, Teddy Gusnaidi: Keliru, Kekuasaan Dianggap Hal Negatif
Dalam seminar bersama Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), pimppinan MKD DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan pihaknya akan berkomiten menerapkan etika politik.
Aboe menyebutkan keberadaan MKD sebagai lembaga penegak etika perlu dipertahankan agar seluruh anggota DPR RI selalu mematuhi kode etik.
Sebagai Sekjen PKS, Aboe menerangkan bahwa MKD saat ini sudah berubah bentuk dari lembaga ad hoc menjadi badan permanen. MKD sendiri awalnya bernama Dewan Kehormatan DPR RI, lalu berubah menjadi Badan Kehormatan, dan berubah lagi menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan.***