GALAMEDIA - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil angkat bicara soal kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat.
Kasus yang kini ditangani KPK itu menjerat tiga orang sebagai tersangka, salah satunya Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna.
"Pertama saya sangat prihatin, terlebih ini terkait dengan bansos Covid-19," katanya.
Hal itu disampaikan gubernur yang akrab disapa Emil saat menghadiri acara Karya Kreatif Jabar 2021 dan Pekan Kerajinan Jabar "UKM Jabar Paten" dalam rangka Kampanye Gernas BBI bersama Menteri KUKM di Kota Bandung, Sabtu, 3 April 2021.
Baca Juga: Benar-benar Sultan, Atta Aurel Bakal Langsung Berbulan Madu ke Dubai !
Emil menuturkan, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut sangat tidak terpuji karena terjadi di saat elemen pemerintah dan masyarakat tengah berjuang melawan pandemik Covid-19.
Terlebih beberapa waktu lalu ada pertemuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan KPK dalam pencegahan korupsi.
"Sudah diingatkan terkait praktik yang harus dijauhi yang beririsan dengan konflik kepentingan. Dan saya tidak mau terlalu dalam karena materi-nya kan ada di KPK, saya juga kurang paham bagaimana-nya tapi mudah-mudahan situasi bisa lebih terkendali," jelasnya, dilansir Antara.
Mantan Wali Kota Bandung ini ini meminta kepada seluruh kepala daerah yang ada di Jawa Barat agar fokus dalam penanganan Covid-19 secara manajemen, khususnya di sektor ekonomi harus bisa segera membaik.
Ia menuturkan jangan sampai ada kepala daerah yang tergoda dan ikut-ikutan turun sampai ke ranah teknis dimana ada penggunaan anggaran.
"Nanti akhirnya terpeleset dan akhirnya salah keputusan, itu yang terjadi. Harusnya fokus di tataran kebijakan saja, pada saat terlalu ke teknis maka di situlah terjadi satu atau dua pelanggaran," tutur orang nomor satu di Provinsi Jabar ini.
Baca Juga: Please Bobotoh, Jangan Ada Lagi Nobar Persib di Tempat Umum!
Emil memastikan sistem pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat tidak akan terganggu meski bupati-nya dijadikan tersangka.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tenang karena sistem perpolitikan di Indonesia sudah baik, sehingga ketika ada kepala daerah tersangkut kasus korupsi akan ada pihak yang menggantikan peran-nya.
"Itu tidak mengurangi pelayanan publik, pengambilan keputusan," ujarnya.***