GALAMEDIA – Banyak pihak yang menyerukan agar Kepala Kantor Staf Presiden Meoldoko segera turun tahta dari kursi KSP.
Hal tersebut mengingat Moeldoko sudah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang sejak 5 Maret 2021 lalu.
Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution sebelumnya menyarankan agar politisi Partai Gelora Fahri Hamzah diangkat menjadi KSP.
Namun saat ini, Syahrial merubah omongannya kembali menyarankan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin cocok menggantian Moeldoko.
Atas isu tersebut, Ali Mochtar Ngabalin menyatakan bersedia jika diminta oleh Presiden Jokowi untuk diamanahi sebagai Kepala Kantor Staf Presiden.
Melihat hal tersebut, mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menanggapi pernyataan Ali Ngabalin.
Baca Juga: Awal Pekan Ini, Rupiah Dibuka Sedikit Menguat Seiring Meningkatkanya Data Tenaga Kerja AS
Menurutnya, Ali Ngabalin belum menjadi seorang pejabat yang ada dalam lingkaran kekuasaan saat 1999.
“Tahun 1999, Ngabalin belum apa-apa, kita sudah jadi Staf Khusus Menteri dalam usia muda, juga berbagai T4 dan lembaga dalam 18 tahun pengabdian,” cuit akun Twitter @NataliusPigai2, 4 April 2021.
Natalius Pigai pun menganggap bahwa ulah Ali Ngabalin yang bersedia menjadi KSP sebagai tindakan mendongkel Moeldoko.
“Baru kali ini saya lihat ada pejabat birokrat yang mau dongkel atasannya saat masih menjabat. Begitu rusakkah moral dan mental pejabat?” katanya.
Mantan Komisioner Komnas HAM tersebut turut menyertakan sebuah keterangan dari pernyataan Ali Mochtar Ngabalin.
Dalam keterangan tersebut, Ali Ngabalin menyinggung soal perkataan dari Syahrial Nasution yang menyarankan agar Ali menjadi KSP.
Ali Ngabalin kemudian menyindir pihak tertentu yang dianggapnya menempati posisi strategis namun bingung dalam menjalankan tugasnya.
“Dia bingung tidak tahu mau membantu Presiden dengan cara apa,” dalam keterangan yang turut diunggah Natalius Pigai.
Lebih lanjut, Ali Ngabalin menyatakan siap ditempatkan dan ditugaskan dalam hal apa pun jika diberi amanah oleh Jokowi.
“Jika Presiden mengamanahkan dalam kerja apa pun, tidak mungkin tidak bisa, pasti bisa,” tuturnya.***