Network
GALAMEDIA - Sejumlah elemen masyarakat di Medan, Sumatera Utara dan di DKI Jakarta, Jumat sore ini, 12 Maret 2021 bakal menggelar aksi penolakan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang dan menuntut Moeldoko dipecat dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Berbagai elemen masyarakat tersebut mengatasnamakan "Koalisi Rakyat Selamatkan Demokrasi Indonesia".
Dalam keterangan tertulisnya, aksi di Medan bakal dihadiri sejumlah tokoh lokal yang terdiri dari ulama, pimpinan organisasi buruh, politisi, akademisi, Jurnalis, hingga aktivis.
"Untuk mendukung gerakan ini, kami meluncurkan 'Petisi Tolak KLB-Pecat Moeldoko' melalui media Change.org bersamaan dengan konferensi pers yang diadakan di Amaliun Food Court, pukul 15.00 WIB sampai selesai," dikutip dari keterangan tertulis Koalisi Rakyat Selamatkan Demokrasi Indonesia.
Baca Juga: Heboh Anak Buah Prabowo Subianto Ikut Ramaikan KLB Moeldoko, Begini Penjelasan Gerindra
Pada Aksi Koalisi Rakyat Selamatkan Demokrasi Indonesia di Jakarta, para tokoh yang akan hadir juga akan menyikapi kegiatan yang diselenggraakan di Sibolangit, Deliserdang, tanggal 5 Maret 2021 lalu.
Dalam keterangannya Koalisi Rakyat Selamatkan Demokrasi Indonesia menganggap KLB Deli Serdang sebagai gerakan politik culas, penuh rekayasa dan menghalalkan segala cara.
"Yang tak lebih dari sebuah 'perampokan' partai," tulis Koalisi Rakyat Selamatkan Demokrasi Indonesia.
Baca Juga: Mencengangkan, Kekayaan Keluarga Raja Salman Mencapai 17 Kali Lipat dari Kerajaan Inggris
Aksi KLB illegal yang melibatkan orang dalam Istana Kepresidenan, dalma hal ini Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, dipandang telah mencederai sendi-sendi demokrasi.
"Jika dibiarkan bisa meruntuhkan tegaknya demokrasi di Indonesia," tegas Koalisi Rakyat Selamatkan Demokrasi Indonesia.
Berangkat dari itu, Koalisi Rakyat Selamatkan Demokrasi Indonesia memandang permasalahan Partai Demokrat bukan lagi masalah internal parpol saja, tetapi sudah menjadi masalah Demokrasi Indonesia.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 12 Maret 2021: Tangis Andin Pecah, Mengetahui Reyna Anak Kandungnya
Koalisi tersebut pun bakal mendeklarasikan diri sebagai gerakan menggagalkan pengesahan Kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit oleh Kemenkumham, sekaligus pencopotan Moeldoko sebagai KSP.
Untuk mendukung gerakan ini, Koalisi Rakyat Selamatkan Demokrasi Indonesia akan meluncurkan petisi tolak KLB dan pecat Moeldoko, di Lapangan Merdeka, Jumat ini.
"Selanjutnya dilakukan aksi penandatanganan penolakan 'politik culas dan selamatkan demokrasi Indonesia di atas Spanduk sepanjang 30 meter," tandas keterang tertulis koalisi.
Baca Juga: Sinopsis Buku Harian Seorang Istri 12 Maret 2021: Bikin Baper! Dewa Berhasil Selamatkan Nana
Sebelumnya salah seorang inisiator KLB Deli Serdang, Darmizal menyatakan KLB yang diselenggarakan di Sumut adalah sah.
Menurutnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 2020 yang dijadikan landasan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru dinilai melanggar Undang-Undang Partai Politik.
“Maka DPP Partai Demokrat versi AHY telah nyata-nyata melanggar UU Partai Politik, karena itu batal demi hukum, sementara kami yang kami lakukan sah,” tandas Darmizal pada acara konferensi pers di kediaman Moeldoko, Kamis, 11 Maret 2021.***
