Network
GALAMEDIA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa diam saja terkait konflik Partai Demokrat. Pasalnya, hal itu melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Dengan adanya kasus perebutan partai oleh anak buahnya, Refly menyatakan, Jokowi harus memberi ultimatum ke Moeldoko apakah ingin tetap menjadi pembantu presiden atau melanjutkan usaha merebut kursi Ketua Umum Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Pak Jokowi harus memberikan pilihan, utimatum kepada Pak Moeldoko," katanya pada sebuah acara webinar, Kamis 11 Maret 2021.
Baca Juga: KLB Demokrat Disebut Kudeta Keblinger, Andi Arief: Mudah-mudahan Pak Moeldoko memahami dan Bertobat
Menurutnya, hal itu penting sebagai sinyal istana tidak terlibat mengenai konflik Demokrat. Moeldoko harus memilih antara kedua jabatan tersebut.
Menurut Refly, langkah tersebut perlu dilakukan Jokowi karena sebagai Kepala Negara Jokowi harus meyakinkan publik bahwa ia tidak diam.
Disebutkan, dengan diamnya Jokowi sejak isu kudeta itu diungkap AHY pada awal Februari lalu bisa menimbulkan interpretasi bahwa memang bisa mereguk keuntungan bila Demokrat jadi dikuasai Moeldoko.
Baca Juga: Sebut Mark Sungkar Difitnah, Zaskia dan Shireen Sungkar: Sudah Dibalikin, Papa Nggak Pernah Kekurangan Uang
"Saya bahkan berspekulasi bahwa bisa jadi Demokrat ini tidak hanya untuk Pak Moeldoko untuk bargaining power dia di 2024, dan hari ini tapi bisa juga untuk kepentingan Presiden Jokowi sendiri," katanya.
Ia pun meragukan kalau Jokowi tak mengetahui adanya kasus tersebut meski Juru Bicara Istana menyatakan demikian.
Menurutnya, tak mungkin Moeldoko tidak 'minta izin' kepada Jokowi.
Baca Juga: Netizen Sebut Music Video 'Raja Terakhir' Menjiplak Karya Lay EXO, Young Lex: Ya Memang Ngejiplak
"Seharusnya kulo nuwun (permisi) ke Jokowi," kata dia yang juga pernah bekerja di istana sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno.***
