GALAMEDIA – Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Harist Hijrah Wicaksana menyarankan AHY-SBY minta maaf ke Jokowi soal kisruh Demokrat.
Hal itu karena kubu AHY sempat menyebutkan bahwa pemerintah ikut campur dan mendukung jalannya KLB di Deli Serdang.
Namun desakan tersebut dimentahkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurutnya, pihak KLB Partai Demokrat yang seharusnya meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia.
AHY menganggap bahwa para kader Partai Demokrat kubu KLB sudah membuat kegaduhan politik yang tidak beradab.
“Mereka yang di sana yang seharusnya meminta maaf karena sudah membuat gaduh, karena sudah mempertontonkan politik yang tidak berkeadaban,” ucapnya di Kabupaten Semarang, lansir Antara, 4 April 2021.
Baca Juga: Episode 226 Ikatan Cinta : Pengorbanan Andin Buat Warganet Nangis!
Dalam acara konsolidasi pengurus Partai Demokrat se-Jawa Tengah itu, AHY menganggap pihaknya justru sudah berterima kasih kepada pemerintah.
Rasa terima kasih itu dia tujukan kepada Kemenkumham yang sudah menolak dokumen pendaftaran dari kubu KLB.
Bagi AHY, keputusan Menkumham Yasonna H. Laoly sudah tepat dan adil dalam menegakkan hukum.
Selain itu, AHY menyebut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan dirinya tidak pernah menuduh Jokowi terlibat konflik Partai Demokrat.
Dirinya mengatakan bahwa sebenarnya pihaknya mendapatkan fitnah dari luar termasuk kubu KLB.
“Justru sebaliknya, kami difitnah. Justru kami mengirim surat ke presiden karena ingin menjaga nama baik Kepala Negara agar jangan sampai dimanfaatkan,” kata AHY.
AHY kembali menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan tuduhan apapun dan berusaha menjaga sikap sesuai hukum.
“Kami tidak pernah menuding siapa pun. Meminta negara agar adil dan objektif bukan merupakan kejahatan, bukan kesalahan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjawab tuduhan pemerintah dianggap ikut campur KLB.
Baik Mahfud MD maupun Yasonna Laoly membantah hal tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah hanya mengurusi hukum administrasi.***