GALAMEDIA - Isu reshuffle kabinet Jokowi dan Ma'ruf Amin akhir-akhir ini kembali berhembus ke ranah publik.
Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun juga turut menyoroti adanya isu reshuffle kabinet tersebut.
Sebelumnya, isu reshuffle kabinet ini tersebar setelah bergabungnya Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Refly mengetahui kabar tersebut melalui artikel yang berisi Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memberikan bocoran akan terjadinya reshuffle kabinet.
Baca Juga: Komisi V DPRD Jawa Barat Kawal Dinas Pendidikan dalam Proses PPDB SMA/SMK/SLB Secara Online
Ngabalin bahkan membocorkan rencana Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Sementara di pihak lain terdapat lembaga survei yang melakukan polling terkait daftar menteri di bawah Kabinet Indonesia Maju yang layak untuk masuk daftar reshuffle kali ini.
Selain itu, seorang Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer pun ikut buka suara terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Ia juga secara terbuka mendorong agar beberapa menteri yang kini dipercaya menjadi pembantu Jokowi segera diganti.
Melihat isu yang sedang ramai diperbincangkan ini, Refly menilai ada pertanyaan tersendiri jika reshuffle kabinet di Pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin kembali terjadi.
Baca Juga: Wow! 10 Negara Ini Disebut Sebagai Negara Terkuat di Dunia, Nomor 4 Sering Dikira Negara Terlemah!
"Pertanyaannya adalah kalau sudah begini siapa yang patut kita salahkan? Karena menteri itu kan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden," kata Refly dikutip Galamedia dari kanal YouTube Refly Harun.
"Kalau di tengah jalan Presiden memberhentikan, wah itu luar biasa. Artinya, Jokowi gagal dong memilih orang-orang terbaik," tambah Refly.
Ketika Kabinet Jokowi dan Ma'ruf Amin terbentuk dan dipilih pada bulan Oktober 2019, Refly mengaku, sempat memprediksi tidak sampai 1 tahun menteri itu akan di reshuffle.
"Alhamdulillah, ternyata lebih sedikit dari 1 tahun (reshuffle kabinet) rupanya. Sepertinya Presiden Jokowi menunggu momentum 1 tahun paling tidak kontrak politiknya,” katanya.
Pertanyaannya sekarang, lanjut Refly, isu reshuffle kabinet muncul karena ada ada penggabungan kementerian yakni Kemenristek ke Kemendikbud dan juga adanya Kementerian Investasi.
Baca Juga: 5 Kota Terindah di Indonesia, Nomor 5 Saking Indahnya Sering Dijadikan Lokasi Syuting Film
"Siapa yang akan dapat jabatan siapa yang akan ditendang siapa yang akan datang, ketimbang bagaimana melihat persoalan bangsa ini selesai dengan tim yang ada," kata Refly menambahkan.
Kemudian Refly mengingatkan saat ini jabatan Presiden Jokowi memasuki tahun ke-7 atau tahun kedua di periode keduanya.
Ia memaparkan bahwa seharusnya Jokowi seharusnya sudah berpengalaman dalam memilih para menteri yang nantinya akan membantu dirinya.
"Sayangnya, soal bagi bagi kursi selalu menyangkut partai pendukung, dan tim kampanye nasional orang yang sudah berjasa," tuturnya.
Menurut Refly, ada menteri yang langsung didukung dari ketua partai politik, dan ada menteri yang didukung mungkin dari ketua tim kampanye nasional.
"Presiden Jokowi tidak bisa independen dalam memilih pembantu-pembantunya selain dua alasan tadi," ujarnya.***