Komunisme Kian Dekat? Hidayat Nur Wahid Beberkan Nota Kesepahaman Antara PKS dengan PPP

16 April 2021, 14:14 WIB
Komunisme kian dekat? Hidayat Nur Wahid beberkan nota kesepahaman PKS dan PPP. /Instagram/@hnwahid. /Dok. MPR RI. /

GALAMEDIA – Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menyebut, poros partai Islam khususnya PKS dan PPP telah berkomitmen untuk senantiasa menjaga Indonesia dan Pancasila dari ancaman komunisme, terorisme, separatisme, dan lain-lain.

Komitmen tersebut dapat dibuktikan pada poin pertama, kedua, dan ketiga Nota Kesepahaman antara PKS dan PPP.

“Point 1,2&3 Nota Kesepahaman @PKSejahtera & @DPP_PPP adalah komitmen jaga NKRI dan Pancasila dari ancaman komunisme,terorisme,separatisme dll,” tulis Hidayat Nur Wahid yang dikutip Galamediadari akun Twitter pribadinya, @hnurwahid, Jumat 16 April 2021.

Menurutnya, nota kesepahaman ini merupakan bentuk kerjasama antara PKS dan PPP untuk melindungi sistem demokrasi di Indonesia yang sebagaimana telah diamanatkan reformasi.

“Kerjasama dan kontestasi demokrasi agar sesuai amanat reformasi,” ungkapnya.

Baca Juga: Aktor Jeff Smith Ditangkap Polisi Karena Gunakan Ganja, Jeff Smith: Karena Sulit Tidur

Oleh karena itu, Hidayat Nur Wahid mengajak kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk senantiasa menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin (agama yang membawa rahmat dan rasa kasih sayang Allah SWT kepada seluruh alam semesta).

“Mengajak umat Islam untuk menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin,” pungkasnya.

Baca Juga: Aktor Muda Jeff Smith Positif Narkoba, Polisi: Dia Gunakan Sejak 2020

Informasi terkait nota kesepahaman tersebut Hidayat Nur Wahid dapatkan dari akun Twitter resmi PKS, @PKSejahtera yang diunggah 15 April 2021.

 

Nota kesepahaman tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara PKS dengan PPP yang digelar di DPP PKS pada 14 April 2021.

Nota kesepahaman tersebut memuat 7 poin penting yakni sebagai berikut:

1. Berkomitmen bersama untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila sesuai dengan yang tercantum pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dari ancaman komunisme, terorisme, radikalisme, separatisme, sekularisme, dan berbagai ancaman lainnya terhadap pertahanan dan keamanan negara;

2. Berjuang bersama dalam menjaga demokrasi dalam bentuk kerjasama politik di ranah kontestasi politik maupun pembentukan kebijakan publik agar tetap sehat sesuai amanat reformasi dalam bingkai Pancasila dan UUD NRI 1945;

3. Berkomitmen bersama untuk mengajak umat Islam Indonesia untuk menampilkan, menghadirkan, dan mengamalkan nilai-nilai rahmatan lil alamin dalam seluruh aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, cinta dan kasih sayang, kemanusiaan yang beradab, persatuan dan nasionalisme, persaudaraan dan perdamaian, serta keadilan;

4. Berkomitmen bersama untuk membangun dan memajukan ekonomi umat, ekonomi syariah, dan UMKM. Mendukung dan mendorong kebijakan pemerintah yang memajukan ekonomi syariah dan industri halal. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat perekonomian syariah dan pengembangan industri halal dunia;

Baca Juga: Soroti Kebijakan Jokowi Soal Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Darmaningtyas: Itu Pengingkaran Sejarah

5. Berkomitmen bersama untuk menjadi bagian dari atas berbagai krisis yang ditimbulkan, sebagai dampak dari pandemi Covid-19;

6. Mencermati dengan seksama dampak perubahan iklim global baik akibat alam maupun ulah manusia, kedua partai politik akan berkolaborasi dalam memberikan pemahaman dan mengajak segenap masyarakat agar turun aktif mencegah kerusakan lingkungan, berhemat energi, berhemat air, menihilkan penggunaan plastik serta mengelola sampah dan limbah dengan mendaur hidupkan untuk kemanfaatan, kelestarian, dan keberlangsungan kehidupan; dan

7. Mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadikan Ramadhan 1442 H sebagai bulan muhasabah, saling peduli dan berbagi terhadap sesama atas berbagai musibah yang melanda bangsa Indonesia, mulai dari bencana alam banjir di Kalimantan Selatan, NTT, dan NTB; gempa bumi di Sulawesi Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, serta daerah lainnya. Juga kepedulian kepada masyarakat yang terdampak wabah pandemi Covid-19.

Nota kesepahaman ini ditandatangani langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. ***

Editor: Dicky Aditya

Tags

Terkini

Terpopuler