GALAMEDIA - Belakangan muncul sebuah analisis dari analis sial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilan Badrun yang menyebut rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mempermalukan Soekarno selaku pendiri bangsa lantaran pengelolaan negara yang dibangun dengan utang.
Menanggapi itu, pakar hukum tata negara Refly Harun turut angkat bicara terkait apa yang diungkapkan oleh Ubedilah Badrun sebelumnya.
Melalui tayangan video dalam saluran YouTube miliknya Refly Harun, ia mengungkapkan bahwa yang tengah terjadi saat ini adalah seperti paradoks.
"Seperti yang ditulis oleh Jimly Asshidiqqie dalam disertasinya, dia melihat paradoksnya seperti ini, dia menilai bagaimana konstitusi kita mengatur ekonomi dan politik, lalu ketika gerak berjalan ternyata berada pada different direction," ujarnya dikutip Galamedia Sabtu, 17 April 2021.
Baca Juga: Bocoran Buku Harian Seorang Istri 17 April 2021: Akhirnya Nana Ditemukan Dewa, Kevin Gagal Lagi
Yang dimaksud different direction kata Refly, politik semakin otoriter, sementara ekonomi semakin liberal. Sehingga kata dia, peran negara dalam politik sangatlah dominan tetapi ekonomi ekonomi berkembang menuju ekonomi liberal.
"Nah ini paradoks pada orde baru, jadi direction-nya itu berbeda, satu ke arah otoriter, satu ke arah liberal," ujarnya.
Lebih lanjut Refly mempertanyakan apakah betul seorang Presiden Jokowi dan pendukungnya berideologi Soekarno.
Ia mengungkapkan bahwa Soekarno adalah sosok pemimpin yang sangat anti terhadap bantuan utang, sebaliknya, hal itu tidak terjadi pada Presiden Jokowi.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta 17 April 2021: Al Lakukan Ini Agar Pada Makam Roy Agar Mama Rosa Tak Curiga
"Presiden Jokowi presiden yang sejak awal sangat menginginkan Indonesia menjadi ladang investasi," ucapnya.
Refly kemudian menyinggung terkait salah satu pidato Jokowi di China yang mengatakan yang mengajak untuk berinvestasi di Indonesia.
Persoalan terbesarnya memang, katra Refly, bahwa gaya kepemimpinan Jokowi adalah gaya kepemimpinan pengusaha, seorang pebisnis dan pedagang.
"Persoalan terbesar adalah gaya kepemimpinan Jokowi adalah gaya kepemimpinan seorang pengusaha, seorang pebisnis, seorang pedagang," jelasnya.
Baca Juga: Tak Tergoda Bujuk Rayu Koalisi, Demokrat Ogah Gabung Kabinet Jokowi: Berkoalisi dengan Rakyat!
Refly mengatakan, dengan keadaan demikian maka gerak langkah ekonomi Presiden Jokowi disebutnya tidak mengarah kepada politik Trisakti.
"Jadi, sesungguhnya kalau kita lihat gerak langkah ekonomi Presiden Jokowi, rasanya tidak mengarah kepada politik Trisakti. Yaitu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, kemudian berkebudayaan," ujarnya.
Bahkan ia menilai Jokowi tidak mempertahankan jati diri menghadapi persaingan global, sebaliknya justru menjadikan Indonesia pasar dari para investor.
Sebelumnya, analis sosial politik Ubedilah Badrun meminta agar Megawati Soekarnoputri menegur Presiden Joko Widodo karena telah dinilai mempermalukan pendiri bangsa, Soekarno.
Baca Juga: Bobol Gawang PSS, Igbonefo Apresiasi Semangat Pemain Persib
Memalukan Soekarno yang dimaksud adalah tata cara Jokowi yang mengelola negara dengan utang ugal-ugalan.
"Itu selain membuat negara masuk perangkap utang (debt trap) juga membuat negara kehilangan kedaulatannya," ujarnya.
Menurut Ubedilah, utang yang ugal-ugalan itu akan menimbulkan bahaya dan menjadi warisan bagi para generasi bangsa mendatang.
"Jika rezim ini terus mengelola negara dengan cara seperti ini, maka kemungkinan besar jeratan ini akan terjadi hingga 100 tahun ke depan. Bangsa yang tidak memiliki kedaulatan ekonomi," tuturnya.***