GALAMEDIA - Di tengah isu reshuffle yang kini mencuat di tengah-tengah kabinet Indonesia Maju, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim (Nadiem Makarim) justru tak jauh dari sorotan publik.
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Nadiem Makarim selalu menuai kritik. Sebut saja, belum lama ini polemik muncul terkait draf Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) yang tidak memuat frasa 'agama' memantik kritik dari berbagai pihak.
Kini, blunder Mendikbud Nadiem Makarim kembali muncul terkait PP Nomor 57 yang tak memuat Pancasila sebagai mata pelajaran wajib.
Baca Juga: PSS vs Persib, Skuad Pangeran Biru Bebas Covid-19
Baru-baru ini, kritik kembali muncul salah satunya dilayangkan oleh Ahmad Rizali selaku Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU Circle.
Ia menyebut bahwa selama jabatanya yang kini berusia 16 bulan, Nadiem Makarim justru membuat berbagai kebijakan yang dinilainya membebani Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan Rizali mengatakan bahwa sosok Nadiem Makarim tidak secerdas yang dikisahkan selama ini.
Sebelumnya, spekulasi bahwa Nadiem Makarim akan 'didepak' dari kabinet Jokowi pun semakin menguat disamping berbagi kebijakan yang kian mengundang kritik.
Analisis serupa juga datang dari pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Refly Harun, melalui kanal Youtube pribadinya dikutip galamedia Senin, 18 April 2021.
Refly menilai bahwa seiring dengan peleburan dua kementerian, posisi Nadiem Makarim kini tengah digoyang reshuffle.
"Kita lihat saja, yang dilebur adalah Kemendikbud dan Kemenristek, artinya posisi Bambang Brodjonegoro jadi tanda tanya, ataukah posisi Nadiem Makarim yang jadi tanda tanya, ataupun dua-duanya," ujarnya.
Baca Juga: Liga Super Eropa dan Ramalan Arsene Wenger, Sekarang Menjadi Kenyataan Inbox
Yang pasti kata dia, tidak mungkin dud-duanya dipertahankan untuk jabatan di lingkungan Kemendikbud Ristek.
"Nadiem berada di pusaran isu bahwa dia akan dibuang," ucapnya.
Namun kata dia, yang menentukan juga seberapa kuat Nadiem Makarim dengan Jokowi dan 'sponsornya'.
"Hanya masalahnya, sejauh mana dia kuat hubungannya dengan Presiden Jokowi dan pihak-pihak yang merupakan sponsornya di belakangnya, kalau memang ada," pungkasnya.***