GALAMEDIA - Baru-baru ini ekonom senior, Rizal Ramli memberikan pujian kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Hal itu dilakukan bukan tanpa sebab, melainkan karena keberanian Mensos Risma yang telah melaporkan 21 juta data ganda penerima bansos ke KPK.
Baca Juga: Pasar Tanah Abang Membludak hingga Picu Kerumunan, Addie MS: Tidak Belajar dari India, Apakah Kita Mau Ulangi?
Rizal Ramli menilai tindakan Risma itu lebih baik daripada hanya marah-marah.
“Mbak Risma, Salut,” ucap Rizal Ramli dilansir Galamedia dari akun Twitter @RamliRizal pada Minggu, 2 Mei 2021.
“Ini jauh lebih bermanfaat dari marah-marah, nyembah-nyembah pejabat atau ikut naik Crane,” sambungnya.
Baca Juga: Soal Gaji ASN, Said Didu: Dari Era Soekarno Sampai Saat Ini, Cuma Era Jokowi Ada Kebijakan Begini!
Diketahui sebelumnya, Mensos Risma telah melaporkan 21 juta data ganda penerima bansos ke KPK.
Hal itu dilakukannya sebagai upaya untuk memperbaiki data penerima bansos yang sebelumnya direkomendasikan KPK.
Data tersebut langsung dilaporkan oleh Mensos Risma ke KPK pada Jumat, 30 April 2021.
Baca Juga: Hits! Ingin Berwisata ke Venice? Kini Cukup ke Puncak
“Jadi, kami melaporkan karena memang untuk data itu sudah masuk di dalam Stranas KPK yang harus kami tindaklanjuti,” ujar Mensos Risma seperti dilansir Galamedia dari Antara pada Minggu, 2 Mei 2021.
“Juga ada temuan dari BPKP maupun BPK tentang data saat itu,” sambungnya.
Sehingga menurutnya, saat ia menjabat sebagai Mensos, salah satu janji atau rencananya adalah secepat mungkin memperbaiki data penerima bansos.
Baca Juga: Meriahkan Ramadhan, Travel Startup Kemanayo Gelar Takjil-Run Race di Bandung: Ngider, Nguriling Bandung
“Karena ini menyangkut keakuratan terutama pendistribusian dari bantuan sosial,” kata Risma.
Hingga April 2021, sesuai janjinya, Risma mengaku telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bansos.
“Alhamdulliah sesuai janji saya, April kami bisa menyelesaikan perbaikan datanya dan hasilnya seperti sudah saya sampaikan 21,156 atau 21,158 juta data itu ganda dan kemudian kami tidurkan (dinonaktifkan),” ungkap Risma.
Baca Juga: Dirjen Dikti Pantau UTBK di UPI, Rektor: Tidak Ada Kendala Berarti
“Sehingga kemudian karena ada 21 juta yang kami tidurkan, kami meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan tambahan untuk bisa kami tampung dan kami berikan bantuan,” terangnya.***