GALAMEDIA – Politisi Partai Demokrat, Cak Nawa turut menyoroti pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir terkait panasnya isu terorisme dan radikalisme yang kini terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi.
Cak Nawa mengaku takjub pernyataan dari Ketua Umum Muhammadiyah karena pernyataan tersebut dinilai telah mewakili keluh kesah umat Islam terkait cap terorisme dan radikalisme pemerintahan Presiden Jokowi kepada umat Islam di Indonesia.
Maka dari itu, Cak Nawa meminta kepada Muhammadiyah untuk terus menyuarakan keadilan dan kebenaran kepada pemerintahan Presiden Jokowi terkait cap terorisme dan radikalisme tersebut.
Hal tersebut, menurut Cak Nawa, ditujukan agar pemerintahan Presiden Jokowi tidak terus menunjukkan ketidakadilan mereka kepada umat Islam di Indonesia.
“Teruskan suara kebenaran dan keadilan sampai ketidakadilan lari tunggang langgang,” kata Cak Nawa yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @caknawa, Selasa 4 Mei 2021.
Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai pemerintahan Presiden Jokowi telah bertindak secara berlebihan atau overdosis terhadap labelisasi umat Islam dengan terorisme dan radikalisme.
Menurutnya, cap terorisme dan radikalisme tersebut merupakan kekeliruan yang besar.
Hal tersebut disebabkan karena pernyataan pemerintahan Presiden Jokowi berbanding terbalik dengan upaya Muhammadiyah dalam menumpaskan pemikiran-pemikiran yang berbau terorisme dan radikalisme melalui proses dakwah.
Bahkan, Haedar menganggap bahwa kaum yang sangat nasionalis sebagai “biang” dari gejala radikalisme.
Hal tersebut, menurut Haedar, dapat dibuktikan dengan pernyataan mereka yang selalu menyudutkan umat Islam ke isu-isu yang berbau terorisme dan radikalisme.
Baca Juga: Sinopsis Preman Pensiun 5, 5 Mei 2021: SERU! Usaha Kang Murad Balas Dendam dalam Keadaan Bersedih
Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena adanya rasa benci mereka terhadap umat Islam.
Pernyataan tersebut ia sampaikan pada saat menjadi pemateri di forum Center of Southeast Asian Social Studies Universitas Gadjah Mada (UGM), 1 Mei 2021.***