GALAMEDIA – Baru-baru ini pemerintah Indonesia menyatakan akan menggelontorkan dana sebesar Rp 1.760 triliun untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Meski begitu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan itu masih sebatas rencana yang harus mendapat persetujuan Presiden, Menteri Keuangan, dan DPR.
Menanggapi pernyataan mengenai dana sebesar itu, eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu (MSD) turut membuka suara. MSD mengaku pernah berkecimpung di dunia pertahanan, sehingga ia cukup paham soal ini.
Baca Juga: 1 Juni 2021, KPK Tetap Melantik Pegawai Jadi ASN, Rocky Gerung: Pelantikan yang Tidak Suci
"Saya 10 tahun sebagai Komite Kebijakan Industri Pertahanan dan saya salah satu tim penyusun UU Industri Pertahanan dan ikut dulu evaluasi untuk pengadaan alpahankam agar sesuai dengan UU. Jadi saya agak paham soal ini," ucapnya dilansir melalui YouTube MSD.
MSD memahami bahwa soal ini tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur.
"Saya memahami bahwa pengadaan alpahankam itu harus jangka panjang, lintas pemerintahan, dan sebenarnya tidak boleh ada pihak lain mencampuri pengadaan alpahankam. Itu amanat UU Industri Pertahanan," katanya.
Kendati demikian, MSD menganalisa ada beberapa kejanggalan yang perlu diperhatikan.
"Nah tapi saya membaca hal tersebut, ada beberapa kejanggalan yang menurut saya perlu mendapat perhatian," tandasnya.
Baca Juga: Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Turun jadi 101.325, Jabar Masih Terbanyak Penyumbang Kasus Harian
Hal pertama yang disoroti MSD adalah dana yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Ia menanggap bahwa dana itu tidak masuk akal.
"Pertama adalah tentang angka. Angka Rp 1.760 triliun kalau sampai batas pemerintahan Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo, itu tidak masuk akal karena rata-rata pengadaan alpahankam sekarang dari sekitar Rp 120 – 130 triliun anggaran Kementrian Pertahanan, itu pengadaan alpahankam tuh mungkin hanya Rp 50 – 60 triliun," terangnya.
Menurut MSD pengadaan alpahankam (alat peralatan pertahanan keamanan) mungkin hanya membutuhkan Rp 150 – 200 triliun.
"Jadi kalau tiga tahun ke depan, pengadaan alpahankam tuh mungkin hanya Rp 150 – 200 triliun gak mungkin sampai Rp 1.760 triliun," sambung dia.
MSD menduga angka ini adalah dana lintas pemerintahan.
Baca Juga: Dianggap Mengalami Banyak Kegagalan, Tagar #JokowiCukup2Periode Jadi Trending Topik
"Nah angka ini saya duga kemungkinan besar adalah angka lintas pemerintahan. Tapi perlu saya ingatkan, tidak boleh suatu pemerintahan membuat angka lintas pemerintahan, kecuali lewat UU," imbuhnya.
Lebih lanjut MSD menjelaskan ap aitu lintas pemerintahan.
"Lintas pemerintahan ini maksudnya selesai masa jabatan, tidak boleh ada dia menitipkan pekerjaan kepada pemerintahan berikutnya. Itu lintas pemerintahan," jelas MSD.
Kedua MSD mengaku bingung karena dalam hal ini, Prabowo telah membuat beberapa perusahaan swasta.
Baca Juga: Mantan Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris Maulana Marzuki Resmi Menjabat Wakapolrestabes Bandung
"Kedua, saya bingung juga, Pak Prabowo ini kok seneng sekali membentuk PT gitu. Nah yang menarik lagi kita lihat bahwa yang ditunjuk sebagai pengendali dari pada PT TNI adalah pengurus Gerindra," tambahnya.
Seharusnya proses alih teknologi menurut UU kata MSD dilakukan melalui BUMN.
"Jadi ini, ada apa dibalik ini semua? Nah sekarang itu tidak boleh, dia harusnya kalau mau, maka bentuk BUMN, karena di dalam UU Pertahanan, proses alih teknologi itu dilakukan melalui BUMN," tuturnya.***