GALAMEDIA – Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) masih terus diperbincangkan meski pelantikan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilakukan pada 1 Juni 2021 lalu.
Salah satu yang masih menyoroti kisruh soal TWK adalah Ketua Pengurus Pusat (PP) GP Ansor Bidang Ekonomi, Sumantri Suwarno.
Sumantri diketahui masih menyoroti TWK terutama salah satu pertanyaan mengenai memilih satu di antara Al-Qur'an atau Pancasila.
Sumantri menyatakan, ia akan memilih Pancasila sebab pertanyaan itu datang dari lembaga pemerintahan.
“Kalau di-test lembaga pemerintah, ditanya memilih Pancasila atau agama, tentu yang relevan adalah memilih Pancasila,” tulisnya melalui Twitter pribadi @mantriss, Kamis, 3 Juni 2021.
Menurutnya agama adalah ruang privasi sehingga tidak bersifat opsional.
Baca Juga: Geram dengan Pihak yang Memelintir Pembatalan Pemberangkatan Haji, Guntur Romli: Jahat Sekali itu!
“Agama adalah ruang privat yang tidak bersifat opsional. Ketika seseorang beriman, maka agama bukan opsi yang bisa digeser dengan pilihan lain,” jelasnya.
Lebih lanjut mantan Caleg PDIP ini menilai, tidak masuk akal jika dijawab atau memilih Al’Quran karena pertanyaan tersebut dilontarkan untuk menguji peserta yang akan mengabdi ke negara.
“Kalau jawabannya mengutamakan agama sebagai Abdi Negara. Agama yang mana, madzab yang mana? Bagaimana bisa bekerja sama dalam tim yang agamanya berbeda, atau melayani kepentingan publik yang beragam?” pungkasnya.
Lalu ia menjelaskan, di publik yang lebih mengikat itu nilai Pancasila, berbeda dengan hukum agama.
“Makanya kalau di saat shalat dzuhur, tidak shalat pun kita tidak dipenjara meskipun wajib hukumnya dalam agama,” tuturnya.
Selain menyoroti pertanyaan pilihan itu, ia juga menyoroti pertanyaan tentang Jilbab dan Doa Qunut Sholat Subuh.
Menurut Sumantri, kedua pertanyaan tersebut sudah lewat batas. “Menurut saya sih offside kalau betul ada urusan jilbab dan qunut,” ucapnya.
Seperti diketahui TWK yang digelar KPK menuai pro kontra dari banyak pihak karena pertanyaan yang dilontarkan sangat tidak masuk akal bahkan tidak ada hubungannya dengan kepegawaian. ***