GALAMEDIA - Pengadaan dan pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dengan anggaran mencapai Rp1.700 triliun menuai pro kontra di Indonesia.
Banyak pihak yang mulai mengkritik jumlah anggaran besar tersebut. Keramaian tersebut membuat Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terheran-heran.
Ia heran karena itu merupakan bagian dari rahasia negara.
Baca Juga: Niat Puasa Senin Kamis Lengkap dengan Arab, Latin dan Doa Berbukanya
“Saya merasa heran ketika belanja alpalhankam itu bisa bocor ke mana-mana. Itu bagian dari rahasia negara, itu membingungkan saya,” ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2021.
Terlepas dari itu, Suharso menekankan bahwa pihaknya selalu memperhatikan kebutuhan pertahanan negara. Kondisi terkini alutisista tidak lepas dari perhatian tersebut.
“Alpalhankan untuk TNI kami perhatikan. Tapi saya tahu bahwa tidak mungkin belanja alutsista itu terbuka,” sambungnya.
Baca Juga: 83 KK Asal Cimahi Tertahan di Daerah Transmigrasi, Tahun Ini Tidak Memberangkatkan
Sebelumnya, masyarakat sempat dihebohkan dengan munculnya rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia tahun anggaran 2020-2024.
Diketahui juga, Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Juru Bicara (Jubir) Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menduga ada motif politik di balik tersebarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden mengenai Alpalhankam.
Dahnil menegaskan bahwa draf dokumen yang beredar tersebut masih dalam tahap pembahasan, sehingga ia menyanggah Kementrian Pertahanan (Kemhan) sudah membeli Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia) menggunakan dana pinjaman luar negeri sebesar Rp1.700 triliun.
“Jadi kalau ada yang mengembangkan isu simpang siur seolah-olah Kemhan sudah melakukan belanja dan akan belanja Rp1.700 triliun itu penuh dengan motif politik,” ucapnya di daerah Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Lebih lanjut ia menegaskan rancangan Perpres tentang belanja alutsista tersebut adalah dokumen rahasia. Dokumen tersebut kata dia, ibarat rahasia negara yang belum matang.
“Disebar-sebarkan padahal ini ibarat sebagai rahasia negara yang belum matang sama sekali,” terangnya.
Baca Juga: Soroti Dana Haji 2021, Rizal Ramli Mengaku Dapat Amanat Urus Dana Haji : APBN Saja Kagak Aman
Ia menilai bahwa menyebar dokumen seperti itu adalah tidak pantas dan layak.
“Jadi itulah yang kami sebutkan ini adalah tindakan yang tidak pantas, tidak layak dan pembocoran rahasia negara,” imbuhnya.***