GALAMEDIA - Pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) digelembungkan hingga 600 persen. Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat berbincang-bincang dengan Deddy Corbuzier.
Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya pun langsung menolak memberikan persetujuan atas pengadaan alutsista tersebut.
"Saya enggak mau tanda tangan, saya tidak akan loloskan," kata Prabowo di acara podcast yang diunggah di channel Youtube Deddy, Minggu, 13 Juni 2021.
Ia pun blak-blakan mengungkapkan dalam lembaga pemerintahan memang terdapat potensi melakukan mark-up anggaran.
Prabowo menduga terdapat banyak pihak yang tidak menyukai keputusannya tidak meloloskan pengajuan itu.
Dengan adanya hal itu, Prabowo lantas melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak, saya enggak mau, Pak, itu kan tanggung jawab saya kepada bapak presiden, kepada rakyat, kepada sejarah," ujarnya.
Meski begitu, ia memaklumi bahwa produsen Alutsista ataupun agennya mencari untung dari jual beli Alutsista. Sebab, hal tersebut merupakan bisnis.
Meski demikian, ia menolak tindakan yang menggelembungkan anggaran secara tidak wajar dan memuat unsur penipuan.
"Gua enggak mau kalau gila-gilaan," kata Prabowo.
Baca Juga: Link Streaming Buku Harian Seorang Istri 13 Juni 2021: Nana Jatuh dari Tangga, Keguguran?
Dalam wawancara yang sama, Prabowo mengatakan pihaknya melakukan negosiasi secara langsung dengan produsen Alutsista.
Tindakan ini dilakukan guna menghindari celah korupsi dan keterlibatan mafia dalam belanja alat pertahanan negara itu.
Selain itu, untuk mencegah godaan melakukan tindak korupsi, Prabowo mengatakan pihaknya akan mengundang Kejaksaam, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pengawas Keuangan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga: Waduh, Jasa Rumah Sakit Bersalin Bakal Kena PPN, Biaya Melahirkan Kian Melambung
"Saya rencananya mau mengundang Kejaksaan, BPKP, sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," kata Prabowo.
Wacana belanja Alutsista sendiri tengah menjadi sorotan. Hal ini terjadi setelah dokumen yang memuat tentang rencana belanja alat pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) untuk tiga matra TNI diketahui oleh publik.
Rencana ini tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2020-2024.
Pemenuhan Alpalhankam itu ditaksir memerlukan pendanaan sekitar US$124.995.000.000 atau setara Rp1.700 triliun.***