GALAMEDIA - Anak buah Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespon soal kabar masuknya tenaga kerja asing (TKA) China ke tanah air, baru-baru ini.
Ia dengan tegas menyatakan, pemerintah harus mengambil langkah tegas dengan melarang warga negara asing (WNA) masuk wilayah Indonesia pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan efektifitas kebijakan PPKM Darurat penting untuk diperhatikan agar pemberlakuannya hanya sekali dan tidak berdampak negatif terhadap berbagai sektor.
"Karena itu selama pemberlakuan PPKM darurat, saya meminta pemerintah agar mengambil langkah tegas dengan melarang WNA masuk ke Indonesia dengan alasan berwisata maupun bekerja," katanya, Minggu, 4 Juli 2021.
Baca Juga: TKA China Kembali Serbu Tanah Air, Faisal Basri Ungkap Ribuan TKA Masuk RI Selama Mei 2021
Dinyatakan, larangan WNA masuk Indonesia agar PPKM Darurat berjalan efektif.
Hal tersebut pun berkaitan dengan keselamatan masyarakat, dan sebagai langkah antisipasi bertambahnya varian COVID-19 yang masuk ke Indonesia.
Koordinator Satgas Lawan COVID-19 dan PEN DPR RI itu menilai, semua pihak bersepakat bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka langkah tegas melarang WNA masuk Indonesia perlu dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dan langkah antisipasi masuknya varian COVID-19 dari luar negeri.
Ia pun mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang telah menerapkan kebijakan PPKM darurat di 44 kabupaten/kota di 6 provinsi (Jawa-Bali) sebagai upaya dalam menekan laju penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan.
Ia mengharapkan masyarakat untuk tidak lelah melawan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi aktifitas di luar rumah selama PPKM darurat.
"Kita semua tentu sudah lelah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan beraktivitas di rumah saja, namun demi kebaikan dan keselamatan bersama, mohon untuk tidak kendor," ujarnya.
Ia pun mengajak semua pihak membangun kesadaran bersama untuk melawan COVID-19 dengan tetap menerapkan prokes ketat dan menaati kebijakan pemerintah selama PPKM Darurat berjalan.***