GALAMEDIA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah memberikan perhatiannya kepada para ulama di masa pandemi Covid-19 ini.
Hal tersebut terungkap saat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat menyambangi Gedung MUI, Jakarta Pusat Rabu, 14 Juli 2021.
Ketua MUI Bidang Ekonomi, Lukmanul Hakim mengusulkan agar pemerintah bisa memberikan insentif kedaruratan selama pandemi kepada kelompok ulama yang betul-betul terdampak Covid-19.
"Untuk UMKM sudah banyak program untuk pemberdayaannya. Tapi, kelompok da'i ini juga terdampak," kata Lukman dalam pertemuan tersebut.
Ia menyatakan, usulan pelaksanaan insentif kedaruratan yang diperuntukan bagi para ulama ini bisa diberikan dimulai dari Pulau Jawa dan Bali sebagai permulaan.
Baca Juga: Kejati Jabar Gelar Vaksinasi Covid-19, Dukung Percepatan Herd Immunity
Tak hanya soal insentif kedaruratan bagi para ulama, Ketua Umum MUI Miftachul Achyar juga mengatakan saat ini pemerintah dan pihaknya tengah menyamakan persepsi terkait penanganan pandemi Covid yang telah terjadi sekitar satu setengah tahun di Indonesia.
Miftachul mengatakan dalam penanganan Covid-19 ini diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat. Soalnya penanganan Covid-19 yang baik akan menyelamatkan generasi masa depan Indonesia.
"Kita punya keyakinan bersama bahwa semua itu Insya Allah akan bisa diatasi dengan kerja sama yang baik. Yang penting kita semuanya, anak bangsa ini punya kemampuan dan punya kemauan untuk menjalankan amanah ini," kata dia.
Disebutkan, semua pihak harus menyingkirkan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok agar pandemi ini bisa segera terselesaikan.
"Singkirkan kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya," kata dia.
Sementara itu Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bakal melaporkan usulan tersebut kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Itu nanti akan kita laporkan terlebih dahulu ke Bapak Presiden tentang usulan dari MUI ini," kata Muhadjir.
Muhadjir tak bisa menampik bahwa para ulama mengalami dampak yang cukup besar akibat pandemi Covid-19 yang telah terjadi sejak 2020 lalu.
Oleh karena itu, pemerintah kata dia mempertimbangkan perlu tidaknya memberikan bantuan sosial berupa insentif kedaruratan bagi para ulama ini.
"Terutama mereka yang berperan sebagai dai, mubaligh, kemudian pembina agama di lapisan paling bawah," kata dia.***