GALAMEDIA – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menilai perpanjangan PPKM tidak efektif untuk menuntaskan pandemi Covid-19.
Menurutnya, pemerintah dapat mencoba kebijakan lockdown sebagai upaya membasmi virus penyebab Covid-19.
Walaupun begitu, JK mengerti jika kebijakan lockdown tersebut akan berdampak negatif bagi ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
Namun, dampak negatif dari kebijakan lockdown tersebut dapat diatasi oleh pemerintah dengan memberikan uang bantuan senilai satu juta rupiah setiap bulan kepada masyarakat menengah ke bawah.
Baca Juga: Buka Laman cekbansos.kemensos.go.id untuk Cek Penerima Bantuan Sosial Tunai
“Kita sependapat dengan ada lockdown. Tapi, masyarakat yang kurang mampu harus diberi uang satu juta rupiah setiap bulan,” ucap JK saat ditemui wartawan, Senin, 26 Juli 2021.
Lantas, JK pun menaksir terdapat 60 juta kepala keluarga di seluruh wilayah di Indonesia.
"Katakanlah yang kurang mampu itu ada 30 persen. Kalo misalnya pemerintah beri satu juta rupiah per bulan, maka pemerintah harus mengeluarkan dana sekitar Rp 60 triliun per enam bulan," tutur JK.
Di sisi lain, JK juga menilai bantuan senilai Rp 300 ribu tidak dapat mencukupi kebutuhan satu keluarga di setiap bulannya.
Baca Juga: Bahu Membahu Ringankan Beban Masyarakat di Masa Pandemi
"Uang Rp 300 ribu itu tidak cukup buat dikasih ke satu keluarga. Kalo Rp 1 juta cukup. Cukup untuk makan, tentu tidak untuk baju dan lain-lain. Yang penting tidak kelaparan dulu," terangnya.
Menanggapi hal itu, eks politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menganggap kebijakan lockdown sebagai kebijakan yang asal bicara.
"Lockdown itu pilihan asal bicara. Kesannya manis bagi rakyat tapi sesungguhnya itu mematikan. Rp 1 juta per keluarga akan jadi perdebatan cukup atau tidak. Bagaimana dengan ekonomi nasional?," cuit Ferdinand, seperti dikutip Galamedia, Selasa, 27 Juli 2021.
"Menyampaikan sesuatu harusnya dikaji mendalam. Jangan berikan gula kepada yang diabetes," pungkasnya.***