GALAMEDIA - Megawati Soekarnoputri menyentil pemerintah daerah karena kebijakan penanganan bencana tidak menjadi prioritas.
Presiden ke-5 RI ini menilai dengan kondisi seperti itu, pemerintah daerah masih lambat dalam menangani bencana.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PDIP ini dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 2021, Kamis, 29 Juli 2021.
"Jadi di daerah sampai saat ini, mohon maaf, daerah itu sangat lambat sekali," katanya.
Baca Juga: Bebas Denda PKB, BBNKB, dan Progresif, Samsat Garut Luncurkan Program Triple Untung
Ia menyatakan, seharusnya penanganan bencana menjadi kebijakan prioritas pemda meskipun bencana tidak terjadi setiap hari.
"Mungkin masih dalam pola pikir bahwa ah bencana itu tidak selalu terjadi setiap hari. Jadi tidak ada rutinnya," ujarnya.
Dia mengatakan, bencana bisa menimbulkan korban jiwa dan berdampak pada sektor lainnya.
"Daerah itu mau tidak mau atau memang harus ada alokasi dana untuk bencana. Tidak bisa lagi menunggu," ujarnya.
Sebelumnya Megawati pun menjelasin soal dirinya menjadi Tokoh di BMKG.
"Mungkin saya harus menyampaikan mengapa saya muncul di BMKG ini supaya ya dapat dimengerti mengapa disebut tokoh. Jadi sedikit saja, ketika saya menjadi wakil presiden, saya ditugasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menangani pada waktu itu adalah bencana konflik dan bencana alam. Jadi ini tentunya karena penugasan dari Presiden, saya menyatakan siap," kata Megawati dalam sambutannya yang disiarkan YouTube infoBMKG.
Saat itu pun, Megawati langsung mencari lembaga yang menangani masalah kebencanaan. Namun, dia terkejut saat mengetahui kantor yang menangani bencana alam berada di bawah direktorat jenderal kementerian.
"Lalu saya ya, melalui kantor wakil presiden, saya minta untuk segera tunjukkan yang namanya yang menangani masalah bencana alam dan saya benar-benar terkejut karena waktu itu tempat yang sekarang disebut BMKG itu berada di subdirektorat jenderal," ujarnya.
Sehubungan hal itu, Megawati mengaku langsung meminta Presiden Gus Dur untuk melakukan perubahan.
"Jadi singkat, saya melaporkan hal ini kepada Presiden Abdurrahman Wahid dan saya mengatakan, 'Kalau ini tidak diubah, Pak, maka saya ingin mengundurkan diri dari tugas menjadi ketua penanggulangan bencana'. Saya yang saya ingat Presiden Gus Dur bertanya 'kenapa demikian, Bu?' Ya, artinya saya yang harus saya hadapi adalah akan menjadi sebuah proses yang lambat," ujarnya.
Megawati kemudian menyebut BMKG, BNPB, KPK, hingga BNN merupakan lembaga bentukannya.
"Saya yang membuat BMKG, BNPB. Bukan bermaksud untuk menyombongkan diri. BNN, KPK, masih banyak lagi dan lain sebagainya," ungkapnya.***