GALAMEDIA - Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik mengaku heran dengan sikap BuzzerRP dan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kompak menyerang sengit ide lockdown. Terkesan ide tersebut merupakan ancaman besar bagi negara.
Keanehan tersebut diungkapkan anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini melalui akun Twitter @RachlanNashidik, Sabtu, 31 Juli 2021.
"Ini kenapa BuzzeRp dan Jokower kompak menyerang sengit ide lockdown -- seolah ini ancaman besar bagi keselamatan negara?," ujarnya.
Ia mengungkapkan Lockdown atau Karantina wilayah tersebut merupakan produk Undang-undang di masa Pemerintahan Jokowi pada tahun 2018.
Baca Juga: Tak Hanya Moeldoko, Ketua DPD RI 'Pamer' Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan Agus Putranto
"Lha lockdown atau karantina wilayah itu ada di dalam UU yang disahkan oleh Jokowi sendiri pada 2018!," ujarnya.
Sehubungan hal itu, ia mengatakan, Presiden Jokowi menolak lockdown atau karantina wilayah, itu bukan lantaran mengancam keselamatan negara.
Ia pun secara blak-blakan mengungkapkan hal tersebut.
"Melainkan Presiden mau menempatkan anggaran kesehatan rakyat dalam keseimbangan dengan anggaran pembangunan infrastruktur!," tandasnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menjelaskan alasan Indonesia tidak melakukan lockdown.
Ia mengatakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini, pemerintah mengedepankan dua sisi. Yaitu sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Keduanya harus seimbang di masa pandemi ini.
“Saya ngomong bukan menakut-nakuti tapi virus korona ini akan selesai kapan? WHO pun belum bisa memprediksi juga, sekali lagi kita ini selalu yang kita jalankan adalah sisi kesehatannya bisa kita tangani tapi sisi ekonominya pelan-pelan harus dijalankan. Enggak bisa kita tutup lockdown seperti negara lain,” ujar saat memberikan Pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021, di halaman Istana Merdeka, Jumat, 30 Juli 2021.
Baca Juga: Heboh Influencer Terima Vaksin Dosis Ketiga, Begini Respons Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
Jokowi menuturkan saat pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saja banyak masyarakat yang mengeluhkan. Sehingga jika pemerintah mememutuskan melakukan lockdown belum tentu masalah akan selesai.
“Lockdown artinya tutup total, kemarin PPKM Darurat kan semi lockdown, itu masih semi saja saya masuk kampung, saya masuk ke daerah semuanya menjerit untuk dibuka,” katanya.
“Saya kira bapak ibu juga sama, mengalami hal yang sama. Kalau lockdown bisa kita bayangkan, dan itu juga belum bisa menjamin dengan lockdown permasalahan bisa selesai,” tambahnya.
Walaupun masih adanya pandemi Covid-19 ini, Jokowi berharap para pengusaha mikro tetap semangat. Walaupun mengalami penurunan omzet. Tapi dia percaya Indonesia mampu terlepas dari pandemi Covid-19 ini dengan cara vaksinasi.
“Kita masih berproses menuju vaksinasi 70 persen yang kita harapkan nanti Insyaallah akhir tahun ini bisa kita selesaikan kalau sudah 75 persen, paling tidak daya tular virus ini agak terhambat kalau sudah tercapai kekebalan komunal atau herd immunity ambil berjalan akhir tahun ini,” ungkapnya.
Baca Juga: Sudjiwo Tedjo: Pak Luhut Mohon Maaf Ini Akibatnya Kalau Mal-Mal Ditutup, Diskon Pindah ke Pengadilan
Jokowi juga berharap para pelaku bisnis bisa menerapkan protokol kesehatannya. Sehingga bisa membantu pemerintah menekan angka penularan Covid-19 di dalam negeri.
“Kita semua berharap agar pandemi ini segera selesai jangan lupa terus memakai masker, habis kegiatan cuci tangan jangan berkerumun, jaga jarak ini penting sekali untuk mencegah penularan lebih meningkat lagi,” tandasnya.***