GALAMEDIA - Pemerintah menjelaskan alasan tak dimasukkannya angka kematian dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi memastikan pihaknya tidak akan menghapus data.
"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian," jelas Jodi, di Jakarta, Rabu, 11 Agustus 2021.
Pemerintah, tambah Jodi, menemukan banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat.
Baca Juga: Messi: Impian Saya Memenangi Liga Champions Lagi, PSG Tempat Ideal untuk Melakukannya
"Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," tambahnya.
Data yang bias ini menurutnya menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah.
Namun demikian, Jodi menambahkan, data yang kurang update tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif yang tidak terupdate >21 hari.
"Banyak kasus sembuh dan anga kematian akhirnya yg belum terupdate," ujarnya.
Baca Juga: Warga Cibatu Garut Dapat Kiriman Air Bersih dari Wagub Jabar
Untuk mengatasi hal ini, Jodi menegaskan pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat.
"Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan diinclude (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi," paparnya.
Sambil menunggu proses itu, Jodi menuturkan, untuk sementara pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen.
Indikator tersebut yaitu BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.***