GALAMEDIA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mendadak mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Covid-19.
Dalam kritikannya Megawati mengatakan seharusnya Jokowi memegang langsung komando penanganan Covid-19 dan bukan menunjuk orang lain, sebab ini merupakan bencana luar biasa.
Sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk Jokowi pun membuka suaranya.
Menurut Luhut, dirinya dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hanyalah komandan wilayah dan panglima tertinggi masih berada di tangan Jokowi.
“Dengan struktur penanganan sekarang ini menurut hemat saya sudah sangat baik karena presiden menjadi panglima paling tinggi dalam penanganan ini,” ujarnya.
“Sedangkan Menko Perekonomian dan saya sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga,” lanjut Luhut dalam konferensi pers pengumuman perpanjangan PPKM, Senin, 9 Agustus 2021.
Setiap kebijakan yang diambil, sambungnya, telah mempertimbangkan sejumlah aspek serta mendengar masukan dari para ahli.
Ahli hukum tata negara, Refly Harun lantas menanggapi kisruh ini. Menurutnya, baik Megawati maupun Luhut tidak ada yang salah.
Baca Juga: Megawati Bongkar Kepemimpinan Jokowi, Pendukungnya Usulkan Reshuffle Menteri Gede-gedean Bulan Depan
“Itu tadi, jawab jinawab secara tidak langsung antara Presiden Megawati, mantan presiden dan orang dekat kepercayaan Presiden Jokowi. Dua-duanya tidak salah sesungguhnya ya,” katanya melalui YouTube Refly Harun dilansir Kamis, 12 Agustus 2021.
Sebab, apa yang dikatakan Megawati ada benarnya, namun Luhut juga melihat komando masih ada di tangan Jokowi.
“Kenapa saya bilang tidak salah? Apa yang dikatakan Megawati itu ya benar, karena ini darurat nasional, maka harusnya presiden langsung yang memegang komando,” jelasnya.
“Luhut pun tidak salah, karena Luhut melihat komando tetap di Presiden Jokowi, sementara dia sendiri adalah panglima wilayah,” imbuh dia.
Namun, masalah sebenarnya kata Refly adalah, ketidaknyamanan PDIP dengan pengaruh Luhut terhadap Jokowi.
Baca Juga: Di Masa Pandemi Covid-19, Tokoh Masyarakat Ini Ajak Warga Belanja ke Warung Tetangga
“Masalahnya adalah, di ketidaknyamanan PDIP terhadap menguatnya pengaruh Luhut terhadap Presiden Jokowi,” ungkapnya.
Atau bisa saja PDIP tidak nyaman sebab Jokowi selalu mengandalkan Luhut ketimbang aktor atau faktor lain.
“Atau Luhut yang selalu lebih diandalkan dibandingkan aktor atau faktor-faktor yang lain. Ya itu persoalannya,” tandasnya.
Advokat ini berpandangan, Megawati tentu tidak mau Jokowi terus bergantung pada Luhut, mengingat dia memang bermasalah dengan Luhut dalam komunikasi.
“Megawati tentu tidak menginginkan Jokowi terus bergantung pada Luhut Panjaitan, mengingat dia orang yang kebetulan bermasalah dalam hal komunikasi dengan Luhut,” pungkasnya.***