GALAMEDIA - Meski uji klinis Vaksin Nusantara alias Imunoterapi dengan sel dendritik hingga saat ini belum tuntas, namun animo masyarakat terhadap pengembangannya sangat tinggi.
Terlebih, sejumlah pejabat istana, anggota DPR RI, dan tokoh masyarakat di Indonesia telah mendapatkan suntikan vaksin tersebut. Sebut saja, Prabowo Subianto, Moeldoko, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Siti Fadilah Supari, Aburizal Bakrie, Gatot Nurmantyo dan masih banyak lainnya.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima suntikkan Vaksin Nusantara pada bulan Mei 2021 lalu.
LaNyalla menilai, vaksin Nusantara bisa mempercepat proses waktu pengendalian virus di lapangan. Masyarakat akan merasa senang dengan kehadiran Vaksin Nusantara untuk mempercepar herd immunity di beberapa daerah.
Senator asal Jawa Timur itu menyakini, bahwa Vaksin Nusantara sudah melalui kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, saintifik, uji klinis sesuai prosedur yang berlaku secara terbuka dan transparan.
Baca Juga: Tayang Dini Hari Nanti, Berikut Link Streaming Tokyo Revengers Episode 21: Baji Ungkap Satu Rahasia
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika menerima suntikkan Vaksin Nusantara yang diinisiasi langsung oleh dr. Terawan Agus Putranto, Mei 2021 lalu.
“Setelah di vaksin, saya merasa sehat dan aman. Alhamdulillah, tidak ada gejala apapun yang saya rasakan,” ucap LaNyalla, Jumat, 27 Agustus 2021.
LaNyalla Menambahkan, jika WHO sudah mengakui dan negara Turki sudah mulai memesan Vaksin Nusantara ini, harusnya pemerintah bisa bergerak cepat untuk membantu proses perizinan yang dikeluarkan oleh BPOM.
Soal Vaksin Nusantara ini pun terus heboh di media sosial, khususnya Twitter. Sejumlah netizen berharap bisa memperoleh akses untuk mendapatkan vaksin tersebuut. Meski banyak pula netizen yang "mengejek" vaksin tersebut.
Seorang netizen Slamet Abdurokhman pun menantang Ketua DPR RI Puan Maharani untuk memuluskan proses pengembangan vaksin tersebut.
"Puan Maharani, kalau kalo berhasil memberi kesempatan Vaksin Nusantara untuk digunakan rakyat itu baru dikatakan berhasil jadi Ketua DPR," ujarnya melalui akun @SKmpr, Sabtu, 28 Agustus 2021.
Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperluas cakupan vaksinasi Covis-19 seiring penerapan syarat sertifikat vaksin bagi masyarakat untuk mengakses tempat-tempat umum.
Puan mengingatkan, jangan sampai masyarakat terhalang untuk dapat mengakses tempat umum lantaran belum divaksinasi karena keterbatasan vaksin di daerah mereka tinggal.
"Kalau pemerintah ingin menerapkan syarat sertifikat vaksin, cakupan vaksinasi juga harus terus diperluas. Jangan sampai ada warga yang belum divaksin karena alasan kuota vaksin di wilayahnya terbatas, jadi terhalang untuk mengakses tempat umum,” kata Puan.
Baca Juga: Minta Jokowi Tetap Tegar, Megawati Yakini Surat Vaksinasi Sangat Efektif Pulihkan Perekonomian
Ia melanjutkan, masih banyak daerah PPKM Level 4 dengan cakupan vaksinasi yang terbilang rendah. Menurut dia, hal itu membuat penerapan syarat sertifikat vaksin untuk mengakses tempat umum di wilayah tersebut menjadi problematis, misalnya jika ada warga yang tak bisa beribadah di rumah ibadah akibat tak punya vaksinasi.
“Jadi jangan sampai warga merasa tidak mendapat keadilan karena tidak bisa beribadah, lantaran tidak punya sertifikat vaksin. Padahal, dia belum divaksinasi bukan karena tidak mau, tetapi karena vaksin di daerahnya terbatas,” kata Puan.***