GALAMEDIA - DPC PDI Perjuangan Kota Bandung melaporkan aduan terkait beredarnya informasi hoaks, mengenai memburuknya kondisi kesehatan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kepada Polrestabes Bandung.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandung, Achmad Nugraha mengatakan bahwa informasi hoaks tersebut, telah menimbulkan keresahan. Tidak hanya di lingkungan partai, tapi juga ditengah masyarakat.
"Maka hari ini kami membuat laporan ke Polrestabes Bandung terkait beredarnya berita hoax mengenai kondisi kesehatan dari Ketua Umum kami yang dikabarkan sakit keras. Kami tidak tahu apa maksud dan tujuan dari berita hoax itu, tapi kami tidak pernah merasa bermusuhan dengan siapapun dan pihak manapun. Ini harus menjadi pembelajaran bagi semua, agar tidak kembali terulang," ungkapnya di Polrestabes Bandung, Jln. Jawa, Kota Bandung, Senin, 13 September 2021.
Menurutnya sebagai partai politik besar dan memiliki etika budi pekerti yang tinggi, pihaknya selalu ingin merangkul dan mengayomi siapapun.
Namun ketika sosok yang sangat dihormati dan disayangi oleh seluruh kader hingga tingkat anak ranting diganggu, makabpihaknya tidak akan tinggal diam atas perbuatan tersebut.
"Sebenarnya Ibu Megawati tidak pernah ada sedikit pun terucap, agar peristiwa ini untuk dilaporkan kepada pihak berwenang. Namun, karena gejolak desakan di tingkat bawah yang begitu masif sebagai dampak atas beredarnya informasi tersebut, maka merespon hal itu. Sebagai upaya meredam gejolak dan menjaga kondusifitas di masyarakat," tuturnya.
Dikatakannya pelaporan atas beredarnya berita bohong ini bukan hanya dilakukan oleh pihaknya, tapi juga secara serentak dilakukan pada oleh DPC PDI Perjuangan di seluruh kabupaten/kota, atas adanya instruksi dari DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.
"Atas instruksi dari DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, maka 27 kabupaten/kota di Jawa Barat melakukan pelaporan kepada Polres di wilayahnya masing-masing. Termasuk DPD PDI Perjuangan Jawa Barat pun melaporkan hal ini kepada Polda Jabar," ujarnya.
Achmad menuturkan meskipun saat ini Indonesia merupakan negara demokrasi, namun kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi, harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak merugikan pihak manapun.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar pihak berwenang dapat segera mengusut tuntas persoalan tersebut, dalam menjaga kondusifitas di masyarakat.
"Beredarnya berita bohong ini telah menyebabkan terjadinya kegaduhan di masyarakat. Maka kami meminta pihak kepolisian segera memproses secara tegas dan tuntas peristiwa ini," tambahnya.***