GALAMEDIA - Aksi marah-marah Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk para pengamat politik.
Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (UNAS), Saiful Anam menilai Risma telah salah mengambil referensi dalam mencari simpati publik.
Pasalnya, gaya marah-marah seperti eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah usang dan tak cocok dipakai di era saat ini.
Apalagi Risma saat ini menjabat sebagai pejabat publik, yakni seorang menteri.
“Saya kira bukan zamannya marah-marah ya, karena sekarang semestinya menjadi eranya para cendikiawan untuk memimpin bangsa, apalagi selevel menteri,” ujar Saiful pada wartawan, Minggu, 3 Oktober 2021.
Bagi Saiful, gaya marah-marah saat ini sudah tidak laku lagi, bahkan publik tidak akan simpati.
Pengamat politik ini menjelaskan, seharusnya Risma bisa berkaca terhadap apa yang dialami Ahok.
Di mana sikap marah-marah justru membuat Ahok kalah dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang terkenal tenang.
Baca Juga: Dinilai Minim Taktik dan 'Butut', Pelatih Persib Robert Albert Dijual di Toko Online
Gaya Anies yang tenang serta kalem dalam menghadapi berbagai permasalahan kini lebih disukai rakyat.
Oleh karena itu, Risma diusulkan Saiful untuk meniru Anies agar laju politiknya tidak terganjal seperti Ahok.
“Kalau terus marah-marah di depan publik, rakyat makin tambah antipati terhadap Risma,” tandasnya.
Sebelumnya, beredar video singkat memperlihatkan aksi Risma marah-marah ketika rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo terkait distribusi bantuan sosial (bansos).
Risma tampak mengacungkan pena pada seorang pendamping bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di lokasi.
Baca Juga: Soroti Aksi Marah-marah Mensos Risma, Demokrat Beri Pesan Menohok: Sakit Jiwa!
Diduga, Risma tak terima pihaknya disebut mencoret data penerima bansos sehingga bantuan tak tepat sasaran.
Bahkan sempat terucap kata 'tembak' saat dirinya sedang emosi.
"Jadi bukan kita coret ya! Tak tembak kamu ya, tak tembak kamu!" ujarnya dalam video yang viral.
Dalam video, eks Walikota Surabaya itu juga menyampaikan bahwa pihaknya tak pernah mencoret data penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pihaknya justru memperbarui dan menambah data tersebut secara berkala.
"Data-data itu yang sering kamu fitnah! Itu saya yang kena. DTKS dicoret, saya tidak pernahnyoret, semua daerah kita tambah, ngapain aku nyoret?" tegasnya.***