GALAMEDIA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah membongkar atas dugaan menteri pemerintahan Jokowi yang terlibat bisnis PCR.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya ramai dibicarakan nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang terlibat bisnis PCR.
Hal tersebut lantas membuat publik curiga lantaran tes PCR justru dijadikan ladang bisnis oleh pejabat pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Mardani Ali Sera pun mengatakan bahwa hal tersebut harus dibongkar hingga ke akarnya.
Tanggapannya disampaikan Mardani melalui akun media sosial Twitter miliknya @MardaniAliSera pada Rabu, 3 November 2021.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengatakan bahwa wajar jika masyarakat merasa curiga adanya campur tangan pejabat pemerintah dalam bisnis PCR.
Baca Juga: Akademisi UGM Zainal Arifin Mochtar: Jokowi Tidak Sadar Sudah Kena ‘Kutukan’ Periode Kedua
"Hal ini mesti dibongkar hingga ke akar benar tidaknya. Wajar jk publik menaruh curiga tes PCR ini dijadikan ladang bisnis bagi pejabat pemerintah," kata Mardani Ali Sera dikutip Galamedia.
"Krn itu hajat hidup orang byk hrs dikontrol, tidak boleh serakah. Blm lg kerap berubah aturan pemerintah mengenai syarat penerbangan," paparnya.
Mardani Ali Sera lalu meminta pemerintah untuk menjawab secara profesional semua kecurigaan publik terkait tes PCR tersebut.
"Semua kecurigaan publik mesti dijawab secara profesional, aparat penegak hukum pun bisa menelusuri benar/tidaknya," tulisnya.
Mardani Ali Sera mengatakan bahwa seharusnya segala bentuk tes untuk mendeteksi Covid-19 merupakan kontrol pemerintah.
"Dan mestinya segala bentuk tes untuk mendeteksi Covid-19 merupakan kontrol pemerintah," katanya.
Hal tersebut, kata Mardani Ali Sera, termasuk pembiayaan segala jenis tes Covid-19 yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Sehingga pembiayaannya jg merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan malah dibebankan kepada masyarakat," lanjutnya.
Ketua DPP PKS ini pun mengungkapkan bahwa negara sudah punya pendanaan untuk segala jenis tes Covid-19.
Ia pun membandingkan negara-negara lain yang bisa menggratiskan tes Covid-19 tetapi di Indonesia malah dibebankan kepada rakyat.
"Negara sudah punya pendanaan untuk segala bentuk tes Covid-19, jika negara lain bisa menggratiskan mengapa Indonesia tidak? Terkesan aneh apabila dibebankan kepada rakyat." pungkasnya.***