Network
GALAMEDIA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera memberikan tanggapan atas somasi yang dilayangkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Mardani Ali Sera mengatakan bahwa memang tidak ada larangan bagi pejabat untuk memberikan somasi pada masyarakatnya. Walaupun demikian, Mardani Ali Sera mengatakan memberikan somasi kepada masyarakat dari pejabat negara secara etika tidak sesuai dengan konstitusi.
Tanggapan tersebut dituangkan Mardani Ali Sera melalui cuitan di akun media sosial Twitter miliknya @MardaniAliSera pada Senin, 30 Agustus 2021.
Baca Juga: 5 Artis Indonesia yang Pernah Membangun Masjid, Salah Satunya Pevita Pearce
"Akhir-akhir ini penyelenggara negara kerap mengajukan somasi setelah mendapat kritik dari masyarakat. Memang tidak ada larangan bagi pejabat untuk mensomasi masyarakatnya, tapi secara etika perbuatan hal tsb tidak sesuai dengan konstitusi," tulis Mardani Ali Sera dikutip Galamedia.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS ini bahwa somasi seharusnya dilakukan oleh warga kepada pemerintah atau pejabat publik. Lantaran, para pejabat pemerintahlah yang seharusnya diawasi dan seharusnya para pejabat publik takut kepada warga negara.
"Somasi mestinya dilakukan warga kepada pemerintah/pejabat publik karena merekalah yg perlu diawasi. Pejabat publik mesti takut kepada warga negara, begitu kira2 jika dilihat dalam logika demokrasi," kata Mardani Ali Sera.
Baca Juga: Bandingnya Kandas Karena Ditolak Pengadilan, Habib Rizieq Shihab Tetap Divonis 4 Tahun Penjara!
"Dikritik maupun dipertanyakan tindakannya agar berhati2 serta tidak berbuat salah," imbuhnya.
Diketahui bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan somasi kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fathia Maulida.
Somasi dilayangkan Luhut Binsar Pandjaitan atas unggahan video berjudul 'Ada Lord Luhut Di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!'
