GALAMEDIA – Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kembali menyoroti rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurut Mardani, alasan pemerintah memindahkan IKN juga merupakan masalah di berbagai daerah lainnya, bukan hanya di DKI Jakarta.
Baca Juga: 4 Obat Alami Khusus Demam Berdarah bagi Segala Usia
“Macet, banjir tahunan, sampai supply air baku merupakan beberapa alasan pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN). Tp ini merupakan masalah yang sama dihadapi seluruh wilayah perkotaan di Indonesia (bukan hanya Jakarta),” ujarnya melalui akun Twitter pribadi @MardaniAliSera Selasa, 14 Desember 2021.
Alih-alih memindahkan IKN, dia mengusulkan seharusnya pemerintah menyelesaikan masalah perkotaan.
“Mestinya pemerintah fokus membantu Pemda & stakeholders terkait utk menyelesaikan masalah perkotaan, bukan lari dari masalah,” tuturnya.
Baca Juga: Benarkah Berhubungan Seks Bisa Redakan Migrain? Ini Faktanya!
Kata politisi PKS ini, lebih baik sumber daya serta anggaran pemerintah difokuskan untuk menyelamatkan Pantai Utara Jawa dari ancaman tenggelam yang diprediksi terjadi pada tahun 2040-2050.
“Dibandingkan melanjutkan rencana IKN, sebaiknya sumber daya serta anggaran pemerintah fokus untuk menyelamatkan Pantai Utara Jawa dari ancaman tenggelam (tahun 2040-2050). Karena berdasarkan kajian BRIN thn 2021, beberapa wilayah yg diprediksi tenggelam,” imbuhnya.
Mardani pun merinci beberapa daerah yang telah tenggelam selain DKI Jakarta.
“Selain Jakarta, ada Cirebon, Pekalongan, Semarang & Surabaya. Bahkan di Demak, sudah ada beberapa desa yg tenggelam,” paparnya.
Lebih lanjut, dia menyinggung RUU IKN yang menyebutkan ‘sumber lain’.
“Mengenai anggaran, RUU IKN menyebut ‘sumber lain’. Tp hal ini akan meningkatkan risiko kewajiban pemerintah baik kewajiban kontingensi BUMN/risiko KPBU. Sebagai contoh, BUMN Karya sebagai motor pemerintah dlm pembangunan tengah menghadapi kondisi keuangan yg tidak sehat,” ucapnya.
Anggota DPR RI Fraksi PKS ini mengatakan, akan ada maslaah baru bila hal tersebut dilakukan.
“Secara keseluruhan, utang keempat BUMN tsb mencapai 210,16 triliun. Ketika BUMN mengalami kesulitan likuiditas, pemerintah akan memberikan suntikan modal dlm bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yg berasal dari APBN,” jelasnya.
Baca Juga: Gempa Dahsyat Magnitudo 7,4 Guncang NTT, 21 Wilayah Ini Terancam Diterjang Tsunami
Mardani lalu mengingatkan pemerintah dengan kasus proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
“Masih ingat kasus proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)? Kita harus belajar dari kasus ini, semula menggunakan skema KBPU dgn ketentuan awal tidak akan membebani APBN, tp dlm perjalanannya pemerintah dgn mudah mengganti peraturan sehingga proyek KCJB menggunakan dana APBN,” terangnya.
Baca Juga: BREAKING NEWS! Polisi Pastikan Artis Inisial RN yang Terlibat Kasus Narkoba adalah Rizky Nazar
“Skema KBPU yg ditawarkan tdk menjamin tdk adany keterlibatan APBN dlm mendanai proyek IKN ini. Ketertarikan swasta pun msh dipertanyakan,dmn iklim investasi msh blm baik ditengah polemik UU CipKer Bbrp alasan mengapa @FPKSDPRRI tegas menolak rencana pemindahan Ibukota ke Kaltim,” pungkasnya. ***