GALAMEDIA - Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Dody Widodo mengatakan bahwa Sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) saat ini telah mengalami kemajuan yang signifikan.
Terlebih, saat ini Sertifikasi TKDN telah melampaui target yang ditetapkan yaitu, 9 ribu sertifikat gratis.
Sedangkan di industri hulu migas, berkat sertifikasi TKDN telah menghasilkan total nilai kontrak pada 2020-2021 ke kalangan IKM (Industri Kecil Menengah) pendukung industri migas sebesar Rp11 triliun lebih.
"Melalui APBN, Pemerintah juga telah memberikan fasilitas sertifikasi TKDN sebanyak 371 produk pada 10 Desember 2021," ungkapnya disela-sela Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Hotel Pullman, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Kamis, 16 Desember 2021.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Minta Pemerintah Daerah Antisipasi Penyebaran Omicron di Daerahnya Masing-masing
"Ini pun telah melampaui target yaitu 314 produk. Sehingga total sertifikat TKDN telah diberikan pada 9.841 produk pada 10 Desember 2021," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menerangkan bahwa pihaknya selalu mendukung upaya pemerintah dalam menekan laju impor dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
"Melalui program ini, maka akan memberi keuntungan untuk Jawa Barat karena bisa mendukung pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Direktur Utama PT Surveyor Indonesia/PTSI, M. Haris Witjaksono menuturkan bahwa lebih dari 320 pengusaha industri dan perangkat daerah Provinsi Jabar telah menghadiri kegiatan tersebut.
Baca Juga: Moeldoko Risau Bahasa di Medsos Jauh dari Karakter Bangsa, Said Didu: Hasil Didikan Kakak Pembina?
"Sebagai salah-satu verifikator sertifikasi TKDN melalui Peraturan Menperin No. 57/M-IND/PR/2006, PTSI selalu siap menjalan tugas dengan meningkatkan kompetensi ribuan asesor kami dari waktu ke waktu," terangnya.
Bahkan, pihaknya lebih fokus pada TKDN bahwa PTSI telah melakukan restrukturisasi organisasi dengan membentuk divisi khusus yang menangani TKDN ini.
"Dengan begitu kami berharap penggunaan TKDN ini bisa mengakselerasi tingkat produktivitas nasional dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca Covid-19," katanya.
Seperti diketahui, Program P3DN yang diadakan di Bandung ini diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian dalam tiga format acara. Yaitu, Sosialisasi P3DN, Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN dan FGD Evaluasi TKDN pada produsen dalam negeri.
Penggunaan produk dalam negeri telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak 2014 melalui UU No. 3 Tahun 2014. Melalui UU tersebut, instansi pemerintah wajib menggunakan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD serta memberikan preferensi kepada barang/jasa produksi dalam negeri dalam proyek-proyek tersebut.
Baca Juga: Adhie Massardi: Preshold 20% Adalah Benteng Oligarki Korup dan Tempat Berlindungnya Para Buzzer
Manfaat dari produk yang telah bersertifikasi TKDN adalah memiliki peluang amat besar mengikuti tender di kalangan lembaga dan instansi pemerintah, khususnya bagi yang telah mencapai nilai TKDN 40 persen ke atas.
Kepala Pusat P3DN Kementrian Perindustrian, Nila Kumalasari menjelaskan bahwa peluang tersebut terlihat dari data belanja barang dan modal dari lembaga dan instansi pemerintah pada 2021 mencapai Rp 609,3 triliun.
"Ini bisa dimanfaatkan bagi kalangan industri dalam negeri," tambahnya.
Hingga 15 Desember 2021 data di www.tkdn.kemenperin.go.id tercatat 10.061 produk yang telah mencapai nilai TKDN di atas 40 persen sehingga termasuk kategori barang wajib dan yang mencapai nilai TKDN 25-40 persen sebanyak 6.684 produk yang memiliki potensi menjadi barang wajib jika dijumlahkan dengan nilai BMP mencapai 40 persen.***