GALAMEDIA – Salah satu alasan pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur adalah karena banjir.
Namun, hal ini menjadi pertanyaan publik, sebab akhir pekan kemarin, daerah tersebut terendam banjir cukup besar.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule yang sejak awal menentang pemindahan IKN pun tertawa.
Baca Juga: Calon Ibu Kota Baru Indonesia Dilanda Banjir, Yan Harahap: Perlu Dipertimbangkan Ulang Pak Jokowi
Lantaran, dulu pemerintah menyebutkan pemindahan ibu kota guna menghindari banjir di DKI Jakarta.
Sayangnya, pemindahan tersebut belum terjadi, namun banjirnya sudah terjadi di wilayah Penajem Paser.
“Ibu kota baru belum pindah dari DKI Jakarta, eh, banjirnya duluan yang pindah,” ujarnya pada wartawan Senin, 20 Desember 2021.
Terlebih, soal banjir di DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah berjanji akan lebih mudah mengatasinya bila menjadi presiden.
Menurut Iwan, Jokowi tak perlu repot-repot memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Jokowi, kata dia, cukup membuktikan bahwa dirinya mampu untuk menyelesaikan janji bahwa banjir ibu kota lebih mudah ditangani jika menjadi presiden.
“Buktikan saja, tidak perlu harus lempar masalah ke masalah lain yang makin tidak jelas,” tegasnya.
Pada Jumat, 17 Desember 2021 lalu, banjir merendam sedikitnya 101 rumah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang tersebar di dua desa dan satu kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim.
Baca Juga: Kejari Tahan Mantan Pengurus Kadin Jabar, Diduga Maling Dana Hibah Bantuan Provinsi Jabar
Sebagai informasi, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur meski pandemi Covid-19 masih terjadi.
Pemindahan ibu kota tersebut diperkirakan membutuhkan dana mencapai ratusan triliun.
Jumlah uang yang tidak sedikit itu membuat pemerintah mulai menghitung aset negara yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai pemindahan.
Direktur Barang Milik Negara, Encep Sudarwan menyampaikan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu tengah mengkaji terkait pemanfaatan aset negara di kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menyesuaikan pemanfaatan aset dengan tata ruang di Jakarta. ***