GALAMEDIA - Sejak Minggu, 19 Desember 2021 sebanyak dua desa dan satu kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur terendam banjir.
Sementara, sebagaimana diketahui bahwa lokasi tersebut ternyata berdekatan dengan lokasi ibu kota negara baru yang hingga kini masih digarap oleh pemerintah.
Banjir yang terjadi di Kalimatan Timur pun lantas menuai polemik di kalangan masyarakat biasa hingga kalangan politikus yang sedari awal tidak menyetujui perpindahan ibukota negara.
Polemik itu dikarenakan karena pemerintah pada awalnya mengatakan bahwa di lokasi ibu kota negara yang baru akan bebas dari ancaman bencana, salah satunya banjir.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, dengan terjadinya banjir di Penajam Paser Utara menandakan bahwa pemerintah seharusnya lebih serius dalam membahas AMDAL untuk ibu kota negara baru.
“Ini kian menunjukkan bahwa kajian AMDAL wajib dilakukan dengan seksama,” ucap Mardani Ali Sera, dikutip Galamedia dari laman Fraksi PKS.
Tak hanya itu, anggota DPR RI ini juga turut menambahkan bahwa pemerintah tidak perlu terburu-buru dan mendesak parlemen untuk segera merampungkan RUU IKN.
Terlebih, wilayah ibukota negara baru ini tengah mengalami bencana alam, yaitu banjir yang sebelumnya diprediksi tak akan terjadi banjir.
“Jangan terburu-buru baik pembahasan secara formil apalagi meteriil di RUU IKN,” imbuhnya.
Di sisi lain, pihaknya mendesak agar pemerintah untuk menghentikan wacana pembangunan ibu kota negara yang baru.
Pasalnya, PKS mengatakan bahwa wacana pembangunan ibu kota negara baru memiliki resiko kerugian fiskal negara yang cukup besar.
“PKS tetap mengimbau Pemerintah untuk menghentikan ide membangun IKN,” tutupnya.
Sementara banjir yang terjadi di Kalimantan Timur itu terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan disertai adanya pasang air laut (ROB).
Baca Juga: Usai Dihantui Gempa Bumi, Flores Timur Berpotensi Dilanda Hujan Deras dan Angin Kencang
Hal itu pun lantas membuat air sungai yang seharusnya mengalir ke laut tertahan dan meluap ke permukiman warga.
Diketahui 101 unit rumah yang tersebar di dua desa dan satu kelurahan di Kabupaten PPU Kaltim terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi.
Rumah yang terdampak banjir di Desa Bukit Raya sebanyak 56 unit tersebar di tiga RT, yakni RT 01 37 rumah, RT 02 17 rumah, dan RT 06 dua unit rumah.
Kemudian di Desa Sukaraja lima rumah, yakni di RT 01, sedangkan di RT 25 genangan air hanya sampai di halaman rumah.
Lalu di Kelurahan Sepaku tercatat ada 40 rumah yang terdampak, yakni di RT 07 tiga rumah, RT 06 24 rumah, RT 05 10 rumah, RT 04 tiga rumah, dan satu mushala.***