Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel Sebut Tidak Ada Mafia Minyak Goreng, Tapi untuk Komoditas Lain Ada

22 Maret 2022, 17:22 WIB
Rachmat Gobel. /DPR/AndriMan

GALAMEDIA - Rachmat Gobel memberikan pernyataan bahwa tidak adanya mafia minyak goreng.

Akan tetapi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) tersebut mengatakan bahwa memang ada mafia pangan di sejumlah komoditas.

Sehingga Rachmat Gobel membantah secara tegas mengenai isu adanya mafia minyak goreng.

“Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng,” ungkap Rachmat Gobel yang dilansir Galamedia dari Antara.

Baca Juga: Lagu Maniac - Stray Kids, Ini Liriknya

Rachmat Gobel menilai bahwa adanya ketidaktepatan pada regulasi, sehingga para pengusaha akhirnya mencari celah agar mendapatkan keuntungan.

“Jadi ini soal pengaturan dalam tata niaga dan pendekatan dalam mengelola tata niaga minyak goreng,” ungkapnya.

Rachmat Gobel juga menambahkan bahwa seharusnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki strategi untuk menghadapi gejolak harga.

Mengingat gejolak harga tersebut terjadi dikarenakan meningkatnya permintaan pasar global terhadap minyak sawit mentah atau CPO dan juga minyak goreng.

Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia.

Karena persoalan minyak ini hanya masalah hilir, bukan permasalahan hulu.

Baca Juga: 5 Asupan Sehat yang Wajib Dikonsumsi Selama Puasa Ramadhan, Bisa Bikin Kenyang Lebih Lama, Lho!

Rachmat Gobel juga mengingatkan para menteri terkait pangan dalam hal ini konsep yang dibuat Presiden Joko Widodo yakni Trisakti dan Nawacita.

Konsep tersebut mengenai kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan, para menteri harus bisa menerjemahkan konsep tersebut.

“Itu bagus sekali. Para menteri harus bisa menerjemahkan visi-misi Presiden menjadi program dan kebijakan. Masa kita sebagai negara agraris tapi untuk mengisi kebutuhan dalam negerinya saja tidak bisa,” ucap mantan Menteri Perdagangan tersebut.

Rachmat Gobel juga menambahkan agar pemerintah bisa melibatkan pengusaha untuk ikut bertanggung jawab bersama dalam menjaga ketahanan pangan, sehingga tidak menyerahkan mekanisme kepada pasar.***

Editor: Lucky M. Lukman

Tags

Terkini

Terpopuler