GALAMEDIA - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi berencana menghentikan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk bulan ketiga. Padahal sebelumnya, Pemkot Cimahi berencana akan memberikan bantuan berupa beras dan mie instan bagi warga terdampak Covid-19 itu selama tiga bulan.
"Ini nunggu situasi. Tapi kemungkinan pengennya sampai bulan ini terakhir," ujar Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priatna, Kamis 2 Juli 2020..
Dijelaskannya, rencana dihentikannya bantuan hingga bulan kedua itu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Menurut Ajay, roda perekonimian warga sudah mulai berjalan. Sementara anggaran yang tersisa hasil refocusing dan realokasi, rencananya akan digunakan untuk pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Jual Tiket Maksimal 70 Persen, PT KAI Buka Kembali Rute Jakarta-Surabaya
Ajay mengungkapkan, hasil refosucing dan realokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi yang masuk ke dalam Biaya Tak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 190 miliar lebih.
"Kan ekonomi sudah mulai jalan. Kita mungkin lagi berpikir ke yang lain, misalnya stimulus ke UMKM untuk pemulihan ekonomi," ujarnya.
Sementara untuk bantuan bulan ini, terang Ajay, paling lambat akan didistribusikan kepada 50 ribu lebih penerimanya pada 10 Juli mendatang. Komponennya masih sama, yakni berupa beras 20 kilogram dan mie instan satu dus.
Baca Juga: Iuran Peserta BPJS Kesehatan Kelas Tiga Dapat Subsidi Pemerintah
"Nominalnya sama, komponennya sama. Begitupun yang istilahnya kami top up masih sama," tutur Ajay.
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Achmad Nuryana mengungkapkan, dari Rp 190 miliar yang terkumpul, hingga saat ini serapannya sudah mencapai sekitar Rp 40 miliar lebih atau 21 persen.
"Serapan sampai hari ini 21 persen, sekitar Rp 40,4 miliar. Untuk semua kebutuhan bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial," jelasnya.
Baca Juga: Dokter Kewalahan Tangani Wabah Corona, Para Dukun Pun Bertindak Sebagai UGD Dadakan
Sisa BTT tersebut, terang Achmad, akan melihat kondisi Covid-19 sesuai arahan dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar. "Penggunannya sangat bergantung pada perkembangan darurat Covid. Termasuk anggaran penanganan dampak ekonomi," terangnya.