GALAMEDIANEWS - Program pendidikan di Jawa Barat dinilai harus segera dievaluasi secara mendalam karena masih diwarnai sejumlah permasalahan.
Salah satu yang disoroti yakni kegiatan ekstra kurikuler siswa SMK. Sorotan datang dari Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono saat berdiskusi dengan Forum OSIS SMKN 2 Kota Bogor, Minggu, 19 Maret 2022 lalu.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Danubrata serta Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor, Laniasari, Iwan Ismanto dan Ence Setiawan dan Ketua Taruna Merah Putih Jawa Barat, Niko Rinaldo.
Baca Juga: Apa Arti Cuaks Bahasa Gaul yang Sedang Viral di Medsos
Ono Surono langsung menginstruksikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor untuk membedah anggaran dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait kegiatan ekstra kurikuler siswa SMK.
"Kami mendorong alokasi anggaran untuk SMK yang difokuskan pada fasilitas praktik dan kegiatan lain untuk mencegah tawuran dan tindak kekerasan pada pelajar," tegas Anggota Komisi IV DPR RI ini.
Pria yang akrab disapa Kang Ono tersebut menuturkan, kewenangan SMA/SMK diatur oleh Pemerintah Pusat. Ia mengaku akan menyampaikan ke Pemerintah Pusat melalui DPR RI tentang sulitnya komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi bila ada masalah serta aspirasi untuk mengembalikan SMA/SMK di bawah kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.
Baca Juga: 30 SMK Swasta Terbaik di Kota Surabaya, Beserta Jurusannya Versi BANSM Part 2
"Jawa Barat masih memiliki indeks lamanya sekolah hanya 8,9 tahun. Artinya hanya sampai kelas 9 atau 3 SMP. Maka sudah seharusnya pendidikan menjadi prioritas yang paling utama dan perlu dilakukan evaluasi mendalam tentang program pendidikan di Jawa Barat sehingga Jawa Barat lebih baik lagi dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul," paparnya.
Pernyataan Kang Ono disampaikan untuk menjawab keluhan Koordinator Forum OSIS Kota Bogor, Azhar P Dedytama. Pada kegiatan itu, Azhar menyebut tawuran dan kekerasan pada pelajar terjadi karena kurangnya kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan lain selain belajar mengajar.
"Seringkali pihak sekolah mengatakan tidak mempunyai anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut," katanya.
Salah satu peserta, Dadang Danubrata, juga mengungkapkan, setelah kewenangan SMA/SMK diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sulit sekali untuk melakukan koordinasi apabila ada permasalahan.
"Seringkali UPTD Pendidikan Provinsi tidak bisa mengambil keputusan apabila ada permasalahan dan harus langsung ke Kepala Dinas Pendidikan yang berkantor di Bandung. Seharusnya kewenangan SMA/SMK dikembalikan ke Pemerintah Kota," ungkapnya.
Usai diskusi, Kang Ono dan rombongan berkunjung ke kediaman almarhum Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga yang meninggal karena dibacok oleh siswa SMK lainnya di Kota Bogor.***