GALAMEDIANEWS - Anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk pendidikan di Jabar didesak agar dibatalkan.
Desakan datang dari Manggala Garuda Putih (MGP) yang menduga adanya kongkalikong dalam proses pemberian Bankeu.
Tak cuma itu, MGP juga menduga ada banyak laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai.
Baca Juga: Fadhilah Surat Yasin Salah Satunya Dikabulkannya Hajat oleh Allah SWT
Baca Juga: Libur Cuti Bersama Lebaran 2023 Sudah Disetujui Mulai 19-25 April 2023
"Bankeu untuk pendidikan tersebut diduga ada masalah dalam hal prosesnya. Dugaan kongkalingkong antar pejabat di Provinsi Jabar dan di kota atau kabupaten yang mendapat bantuan pun terjadi," ungkap aktivis anti korupsi yang juga Kepala Biro Investigasi Manggala Garuda Putih, Agus Satria, Senin, 27 Maret 2023.
Agus menerangkan, Bankeu adalah bantuan berupa dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.
Bankeu tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah.
Diungkapkan Agus, wilayah yang mendapat Bankeu dari Pemerintah Provinsi Jabar di antaranya Karawang, Bogor, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang.
Baca Juga: 5 Tips Cegah Dehidrasi Saat Berpuasa di Bulan Ramadhan
“Misalnya Bankeu peruntukan di bidang pendidikan, hanya dijadikan ajang manfaat bagi segelintir orang yang punya kepentingan,” tegas Agus Satria.
“Namun yang menjadi permasalahan, kami menduga proses Bankeu ini terindikasi adanya perencanaan kongkalikong atau persekongkolan antara Disdik kota/ kab, pihak penyedia dan team dari Disdik Jabar,” paparnya.
Agus berharap, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, segera memanggil pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyoal Bankeu tersebut.
Baca Juga: 5 SMA Terbaik di Kabupaten Sragen Jawa Tengah, Intip Sekolah Impianmu
Baca Juga: Doa Berbuka Puasa yang Dianjurkan, Tulisan Arab dan Latin
“Kami ingin DPRD dalam hal ini Komisi V memanggil para BPKAD dan tentunya membatalkan itu (Bankeu). Jika bicara efektifitas, tentu belum efektif. Makanya batalkan saja bantuan hibah keuangan pendidikan yang dari Provinsi ke Disdik itu,” tandasnya.
Agus juga menghendaki, agar surat yang telah disampaikan kepada Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, segera direspons untuk dilakukan audiensi. Pihaknya menunggu audiensi dilakukan agar permasalahan Bankeu tersebut menjadi terang benderang.***