GALAMEDIANEWS - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai-partai politik dalam kondisi apapun.
Permintaan untuk tidak membubarkan DPR dan partai politik tersebut disampaikan Menkopolhukam saat memberikan ceramah di sebuah masjid di Kampus Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada hari Minggu malam, 2 April 2023
"Banyak orang di media sosial sekarang mengatakan bahwa kita harus membubarkan DPR dan partai politik. Saudaraku, itu adalah pilihan yang sangat jelek. Saya ingin menegaskan bahwa daripada tidak ada DPR dan partai politik. Lebih baik ada DPR dan partai politik, meskipun partai politik itu jelek," ujar Menkopolhukam.
Dia menjelaskan bahwa di berbagai negara yang menerapkan sistem monarki. Kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan sangat besar dan rakyat tidak memiliki kontrol terhadapnya.
Lebih lanjut Mahfud MD mencontohkan pada masa kekhalifahan Islam yang menerapkan sistem monarki, banyak terjadi pelanggaran dan kesewenang-wenangan. Bahkan pembunuhan terhadap para ulama tidak dapat dihindari, hanya karena perbedaan politik dengan khalifah.
Baca Juga: Kajati Jabar Ade Tajudin Sutiawarman Resmi Lantik Dr. Mukhlis Sebagai Asisten Pengawasan
Baca Juga: PARTAI DEMOKRAT Memanas: Babak Baru Kudeta, Moeldoko Ajukan PK untuk Putusan MA
"Imam Hambali, yang ajaran fikihnya masih kita ikuti sampai sekarang. Dipenjara dan dianiaya karena tidak sependapat dengan khalifah dan tidak ada yang berani memeriksanya," kata Mahfud MD.
Dalam negara demokrasi, lanjut Mahfud, bahkan jika sebuah partai politik buruk. Konstitusi mengatakan bahwa partai politik dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki negara, dan DPR harus ada untuk menyelesaikan masalah.
"Jadi jangan berpikir bahwa dalam situasi sekarang ini negara kita tidak boleh menjadi negara demokrasi, tidak bisa, harus tetap demokrasi. Pilihannya adalah memperbaiki partai politik dan DPR bersama-sama," kata Mahfud MD.
Menurut Mahfud MD, partai politik adalah instrumen konstitusional untuk menjaga negara. Oleh karena itu perlu untuk memperbaiki tata kelola dan proses rekrutmen politisinya ***