GALAMEDIANEWS - Myanmar diimbau untuk mau bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk mengatasi permasalahan yang saat ini sedang dihadapi. Imbauan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD, Selasa malam, 9 Mei 2023.
Mahfud mengungkapkan isu Myanmar sempat disinggung saat ia memimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa 9 Mei 2023.
"Dibicarakan juga tentang sikap Myanmar yang tidak responsif terhadap seruan-seruan negara ASEAN sehingga tadi tidak hadir karena kita minta dulu sikapnya terhadap demokrasi bagaimana," kata Mahfud kepada wartawan saat menyambangi Media Center KTT ASEAN di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Selasa malam.
Baca Juga: UPDATE Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2023, Thailand dan Vietnam Geser Tuan Rumah
Seluruh delegasi yang menghadiri Pertemuan Ke-26, lanjut Mahfud, menyadari bahwa situasi terkini kekuasaan junta militer di Myanmar kian terkikis.
Saat ini telah diperkirakan kekuasaan junta militer di Myanmar hanya berkisar 40-45 persen dan sisanya terbagi ke suku-suku atau kelompok primordial.
Dikatakan, situasi tersebut membuat keadaan di Myanmar menjadi semakin tidak mudah bagi junta militer.
"Karena tidak mudah, mari kerja sama dengan negara-negara ASEAN. Kita bakal membantu bersama-sama agar demokrasi ini bisa tumbuh dan masyarakat (Myanmar) bisa terlindungi haknya," kata Mahfud.
Tekad Indonesia
Sebelumnya, Senin 8 Mei 2023, Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa situasi terkini di Myanmar, termasuk serangan yang terjadi ketika Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (AHA Centre) hendak mengirimkan bantuan kemanusiaan, tidak akan menyurutkan tekad RI dan ASEAN dalam menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar.
Baca Juga: LINK BACA One Piece 1083, Kapan Mulai Dirilis? Berikut Spoiler Penyelamatan Bartholomew Kuma
"Yang ingin saya tegaskan bahwa hal ini tidak akan menyurutkan tekad ASEAN dan Indonesia untuk menyerukan kembali hentikan kekerasan. Stop using force. Stop violence (Hentikan pengerahan pasukan. Hentikan kekerasan. red)," kata Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa kekerasan harus dihentikan karena pada akhirnya rakyat yang menjadi korban dari situasi tersebut.
"Kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang. Saya mengajak marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama," ujar Jokowi.
Isu Myanmar menjadi salah satu yang akan dibahas dalam KTT ASEAN di Indonesia tahun ini.
ASEAN selama ini telah mengecualikan junta Myanmar dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi organisasi kawasan tersebut.
Hal itu karena militer dianggap gagal menerapkan Konsensus Lima Poin, yakni sebuah rencana perdamaian yang diinisiasi oleh para pemimpin ASEAN pada April 2021 guna membantu mengakhiri konflik di Myanmar.
Tiga poin dari konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, dan menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog.
Selain itu, konsensus tersebut juga mendesak junta untuk mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.***