GALAMEDIANEWS - Ridwan Kamil akan menyelesaikan masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat (Jabar) pada 5 September 2023.
Ia yang berpasangan dengan uu Ruzhanul Ulum sebagai wakil, akan melepaskan jabatan kepada seorang Penjabat atau Pj Gubernur Jabar.
Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum memimpin Jabar sejak tahun 2018 lalu usai memenangkan Pilkada.
Baca Juga: Rekomendasi Perpustakaan Keren di Bandung dengan Koleksi Terbanyak
Sebelum menjadi Gubernur Jabar, Ridwan Kamil merupakan Wali Kota Bandung. Sedangkan Uu Ruzhanul Ulum sebelumnya menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya.
Kembali ke soal Pj Gubernur yang pengganti Ridwan Kamil, nantinya akan memimpin provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ini hingga hasil Pilgub Jabar diketahui yakni di tahun 2024.
Diusulkan ke Kemendagri
Nama Pj Gubernur Jabar pengganti ridwan Kamil pun kini sudah mulai ramai diperbincangkan meski sebatas rumor-rumor belaka. Nama itu diusulkan oleh DPRD Jabar kepada Kemendagri.
Nama Pj Gubernur ini nantinya akan diputuskan oleh Kemendagri mewakili Pemerintah Pusat. DPRD Jabar memiliki kewenangan untuk mengusulkan tiga nama. Siapa saja mereka?
Baca Juga: NASKAH Khutbah Jumat Singkat: Cara Mendapatkan Ketenangan Hati
Sejauh ini memang sudah muncul sejumlah nama yang digadang-gadang cocok menjadi Pj Gubernur Jabar.
Anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PKS, Haru Suandharu mengatakan, sosok yang akan diusulkan harus memiliki latar belakang yang netral.
Pj Gubernur Jabar pengganti Ridwan Kamil, ujar Haru, harus orang yang tidak ikut bermain politik praktis. Apalagi, tahun depan akan dimulai Pemilu serentak 2024.
"Yang dibutuhkan sosok yang intinya harus mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan," ujar mantan anggota DPRD Kota Bandung ini.
Latar belakang Pj
Baca Juga: Jelang Habis Masa Jabatan, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Milih Nyaleg DPR RI
"Jadi artinya harus punya kapasitas, wawasan, kredibilitas dan juga harus punya integritas harus netral jangan sampai pj ikut bermain. Kalau Pj ikut bermain, itu nanti jadi rusak tatanannya," paparnya, kemarin.
Ia tidak mempermasalahkan latar belakang sosok Pj yang akan menggantikan Ridwan Kamil.
"Mau dia itu seorang jenderal aktif atau birokrat murni, tidak akan dipersoalkan sepanjang netral dan tidak ikut politik praktis," tegasnya.
"Yang penting sesuai dengan perundang-undangan, dan yang bersangkutan mampu menjaga amanatnya. Kalau kira-kira mau ikut main (politik praktis) jangan jadi Pj, mundur saja. Jadi jangan sampai Pj ikut jadi calon nanti repot," paparnya.
DPRD Jabar, dipasitkan Haru, sejauh ini memang belum mengantongi nama-nama yang akan diusulkan menjadi Pj ke Kemendagri. Usulan akan disampaikan setelah habisnya masa jabatan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.***