GALAMEDIANEWS - Dalam menghadapi permasalahan pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah mengeluarkan pernyataan penting yang menyoroti kelemahan dalam pengawasan.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN, Zainuddin, menyatakan bahwa kekacauan yang terjadi saat ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan yang berakibat pada pelanggaran sistem zonasi yang sebenarnya relatif bagus.
Untuk mengatasi tantangan ini, DPR RI mendorong Kemendikbudristek untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan PPDB di lapangan agar prinsip keadilan dapat diwujudkan.
Sosialisasi yang masif dan efektif juga dianggap penting untuk memastikan pemahaman masyarakat terkait seleksi PPDB sistem zonasi, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir.
Menanggapi permintaan tersebut, Dosen Universitas Negeri Malang (UM), Endang Sri Rejeki, menyatakan bahwa perlu segera mencari solusi atas karut-marut pelaksanaan PPDB 2023 agar masalah serupa tidak terulang di masa mendatang.
Salah satu solusi yang dia usulkan adalah pembuatan sekolah negeri baru dengan regulasi yang tetap berbasis zonasi, namun tidak sepenuhnya bergantung pada jumlah pagu zonasi.
Selain itu, ia juga mengusulkan pendirian lembaga swasta dengan persyaratan khusus sebagai alternatif dalam menyikapi situasi ini.
Dalam konteks ini, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim juga turut menyampaikan pandangannya terhadap kebijakan sistem zonasi PPDB.
Meskipun mengakui bahwa kebijakan ini bukan keputusannya, namun ia menyatakan pentingnya sistem zonasi sebagai bagian dari kebijakan Muhadjir Effendy sebelumnya.
Meski merasa kebijakan ini akan merepotkannya, Nadiem tetap berkomitmen untuk melanjutkan penerapan sistem zonasi PPDB.
Dengan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi, penting bagi pihak terkait untuk bersama-sama mencari solusi terbaik agar sistem ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan adil.
Pengawasan yang lebih ketat, sosialisasi yang intensif, dan eksplorasi alternatif lainnya menjadi langkah penting untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam pendidikan.
Melalui kolaborasi dan komitmen yang kuat, diharapkan permasalahan pelaksanaan PPDB zonasi dapat diatasi, membawa dampak positif bagi masa depan pendidikan di Indonesia.***