GALAMEDIANEWS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bersama leading sektor Kementerian Dalam Negeri RI melaksanakan rapat koordinasi melalui zoom meeting di Command Center dalam rangka pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2023.
Bupati Bandung Dadang Supriatna diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi A. Tisna Umaran mengatakan, bahwa pelaksanaan rakor pengendalian inflasi daerah berdasarkan pada kondisi perekonomian global.
Menurut Tisna, hal tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan. Sehingga menyebabkan terganggunya suplai end demand.
Adapun terkait krisis ekonomi di beberapa negara, Tisna menilai, dapat dilihat dari tingkat inflasi yang sangat tinggi. Ada yang sampai 300 persen hingga 200 persen.
Baca Juga: MERIAH! Perayaan HUT RI ke-78 di Pemkab Bandung, Kang DS Paparkan Definisi Masyarakat yang Merdeka
"Alhamdulillah Indonesia di kisaran rata-rata 5 persen inflasinya. Bahkan untuk tahun ini sebetulnya hanya mencapai 3 persen," ujar Tisna Umaran.
Selanjutnya, kata Tisna menyarankan agar pemerintah pusat bisa memandang bahwa inflasi harus diwaspadai dan dikendalikan agar mempengaruhi perubahan ekonomi makro dunia yang berakibat buruk terhadap Indonesia.
Pasalnya, Tisna mengungkapkan, dengan inflasi yang tidak terkendali akan berdampak pada ekonomi.
"Ekonomi akan berdampak pada kasus atau permasalahan sosial di negara kita," tutur Tisna.
Baca Juga: MERIAH! Perayaan HUT RI ke-78 di Pemkab Bandung, Kang DS Paparkan Definisi Masyarakat yang Merdeka
Oleh sebab itu, inflasi di seluruh daerah termasuk Kabupaten /Kota harus dilakukan pemantauan langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri RI
Lebih lanjut, Tisna menjelaskan, melalui suplai end demand mengakibatkan komoditas- komoditas berdampak terhadap nilai atau angka inflasi, khususnya di Kabupaten Bandung yang merupakan daerah berkeseimbangan dalam sisi produsen.
"Kita juga konsumen yang cukup besar dengan jumlah penduduk 3,72 juta jiwa di Kabupaten Bandung," kata Tisna.
Tisna Umaran mengatakan, bahwa dalam hal kebutuhan sebetulnya Kabupaten Bandung sudah surplus. Namun, pergerakan ekonomi tidak bisa dibatasi oleh wilayah administrasi.
" Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, secara ekonomi itu satu kesatuan," tutur Tisna.
Terjadinya gejolak harga relatif terkendali, dikatakan Tisna, terkecuali saat adanya trend kenaikan harga beras yang dipengaruhi perubahan cuaca El Nino dan secara normal memasuki musim kemarau.
Daerah-daerah yang biasa kekeringan sudah berganti komoditas. Misalnya dari semula tanaman padi menjadi komoditas yang tidak banyak dalam menggunakan air.
Tidak hanya itu, Tisna mengaku jika stok beras di Kabupaten Bandung saat ini dalam kondisi aman. Sehingga harga di kisaran tingkat petani khususnya gabah kering giling mencapai Rp 7.000/kg.
"Artinya per kwintal itu Rp 700.000. Bagi petani ini kesempatan yang sangat baik, karena harganya rekor tertinggi," ucap Tisna menambahkan.
Tapi, Tisna menegaskan, dari sisi makro pemerintah melihat bahwa perlu adanya keseimbangan. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong bulog untuk mengadakan pengamanan produksi.
Maka dari itu, Tisna berharap dengan rakor ini bisa menyadarkan semua pemerintah daerah agar waspada.
"Kalau itu tidak diperhatikan, diawali dari komoditas pangan, ada beras, ada bawang merah, cabe merah, telor, daging ayam akan mengalami kenaikan. Bahkan, harga BBM mengalami kenaikan dan pemerintah sedang menghitung berapa kenaikannya agar pengaruhnya tidak fatal terhadap inflasi, "kata Tisna menandaskan. ***